Kluwan Grobogan

KPK Laporkan Kajian Potensi Korupsi Haji

2010-05-18T02:18:00.001-07:00

Liputan6.com, Jakarta: Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (18/5), menyampaikan hasil kajian potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji ke Komisi VIII DPR RI.

"Itu disampaikan dalam forum rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Selasa (18/5). Rapat akan dimulai pukul 14.00 WIB di ruang rapat Komisi VIII DPR di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, dan Wakil Ketua KPK M Jasin akan hadir dalam rapat itu didampingi Deputi Pencegahan KPK Eko S Tjiptadi dan anggota tim kajian pelaksanaan ibadah haji. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan 48 kelemahan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang berpotensi korupsi.

"Harus ada perbaikan terhadap 48 titik lemah dalam pelayanan ibadah haji dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin, beberapa waktu lalu. Temuan itu adalah hasil kajian KPK sejak Januari 2009 sampai Maret 2010 terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji 1430 Hijriah. KPK mengelompokkan 48 temuan itu dalam empat titik lemah pelaksanaan ibadah haji. Kelompok yang memiliki paling banyak titik lemah (28 temuan) adalah aspek tata laksana ibadah haji.

Jasin mencontohkan, paling tidak ada setoran awal biaya haji sebesar Rp16 triliun dari 700 ribu calon haji yang tersimpan di sejumlah bank dan mendapatkan bunga.
Jasin kemudian menyoroti mekanisme transportasi ibadah haji karena telah terjadi pemborosan ongkos transportasi ibadah haji, terlihat pada penggunaan kursi pesawat terbang yang tidak sesuai dengan kapasitas.

Dia mencontohkan, pesawat terbang jenis Airbus memiliki kapasitas 440 tempat duduk, namun selama penyelenggara haji hanya menggunakan 325 kursi dengan alasan kenyamanan. Jasin berharap, penyelenggara haji menggunakan 400 tempat duduk untuk menghemat biaya perjalanan ibadah haji. "Semakin banyak jumlah kloter yg diangkut, kan makin sedikit pesawat yang disewa. Di situ efisiensinya," kata Jasin.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi tujuh kelemahan dari sisi regulasi, antara lain ketidakjelasan penyetoran dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetorkan ke Dana Abadi Umat. Kemudian ada enam temuan kelemahan pada aspek kelembagaan, terutama karena ketidaksesuaian tugas yang diemban oleh petugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. KPK menyatakan tugas itu tidak sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan di lapangan.

Sementara itu, tiga temuan lainnya terkait aspek manajemen sumber daya manusia, antara lain oleh minimnya petugas haji yang berpengalaman dalam komposisi petugas haji di Arab Saudi. Jasin menegaskan, nilai pemborosan akibat berbagai kelemahan itu cukup signifikan. "Nilai inefisiensinya mencapai ratusan miliar rupiah," kata Jasin. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Suryadharma Ali tidak bersedia menyebut angka inefisiensi penyelenggaraan ibadah haji. "Angka-angka belum kami keluarkan karena masih dilakukan klarifikasi," kata Suryadharma.

Suryadharma juga membantah Kementerian Agama membayar sewa pesawat secara utuh, sebaliknya hanya membayar sesuai jumlah tempat duduk yang digunakan jemaah haji. Suryadharma juga menegaskan Dana Abadi Umat masih utuh. (Ant/ARI)

"ONH Naik, Menteri Dan Dirjennya Harus Turun Jabatan"

2010-05-16T10:32:00.000-07:00

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Anggota Komisi VIII Muhammad Baghowi mensinyalir adanya mafia jenis baru. Mafia ini adalah mafia haji yang bermain menggelembungkan biaya perjalanan haji (BPIH).

"Sepertinya sudah tercium bau tidak sedap kemungkinan adanya mafia haji. Saya setuju melalui forum ini BPK atau KPK lakukan audit," kata Baghowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2010).

Baghowi menyatakan, selama ini, semua pengadaan fasilitas haji dilakukan dengan penunjukan langsung. Padahal seharusnya pengadaan itu dilakukan dengan cara tender.

"Pengadaan seharusnya dilakukan dengan cara tender baik dari transportasi, catering hingga tempat tinggal seharusnya ditender," katanya.

Selain itu, Baghowi meminta agar biaya BPIH diturunkan. Selama ini, lebih dari Rp 20 triliun dana setoran haji menumpuk di Kementerian Agama. Selain itu ada dana abadi umat yang jumlahnya mencapai Rp 3 triliun yang juga mengendap di kementerian itu.

"Jadi tidak ada alasan untuk menaikkan dana BPIH," katanya.
Musim haji 2010 akan segera tiba, tetapi laporan pelaksanaan haji tahun 2009 belum juga diterima oleh Komisi VIII DPR. Komisi memperingatkan agar Kementerian Agama segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasinya.
"Laporan itu seharusnya sudah diterima DPR satu bulan lalu. Hingga sekarang DPR belum menerima laporan dari Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji," ungkap anggota Komisi VIII. Muh Baghowi, dalam keterangan pers di ruang pers DPR.
Baghowi mengatakan, Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menyebutkan, laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat tiga bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji.
DPR menunggu laporan karena politisi Demokrat ini mencatat sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Kementerian Agama diduga menggunakan dana haji milik jemaah untuk membayar tiket pesawat petugas haji, membeli 22 unit kendaraan, membayar gaji ke-13 dan seragam untuk petugas haji, serta penggunaan operasional lainnya. Padahal, UU mengatur bahwa biaya operasional panitia penyelenggara haji serta petugas operasional pusat daerah dibebankan pada APBN dan APBD.
Komisi VIII DPR dengan tegas akan menolak jika Kementerian Agama mengusulkan rencana kenaikan ongkos naik haji. Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota komisi dalam keterangan pers di ruang pers Gedung MPR/DPR/DPD.
Anggota Komisi VIII, Muh Baghowi, menceritakan kisah investigasi yang dilakukan timnya di salah satu daerah dalam hal persiapan haji terkait besaran setoran untuk ongkos haji. "Belum jelas juga uang yang disetor. Saat investigasi ke daerah, ada yang nyetor Rp 27 juta, ada yang Rp 30 juta, ada yang Rp 25 juta," katanya.
"Mereka banyakan setor di awal karena takut nanti kalau tiba-tiba berangkat enggak punya uang cukup. Jadi, tak masuk akal kalau Menteri Agama mau menaikkan itu ONH (ongkos naik haji)," sambungnya.
Jika kementerian masih berencana menaikkan ONH, politisi Demokrat ini menuntut menteri dan para dirjennya untuk mengundurkan diri. Menurut Baghowi, masyarakat butuh pemimpin yang mau berpihak kepada rakyat.
Hal senada dilontarkan Ketua Fraksi Hanura Abdilla Fauzi Achmad. Bahkan, menurut dia, jumlah ONH harus turun. "Ibadah biaya haji harus turun. Kalau mereka ngotot enggak mau turun, dia harusnya yang turun," katanya.
Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VIII DPR mengendus pelanggaran dalam penggunaan dana haji oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana haji tahun 2009.
Maraknya pelanggaran dalam penyelenggaraan haji mendorong Baghowi mengusulkan agar pelaksanaan tidak dilakukan lagi oleh kementerian, tetapi oleh sebuah badan khusus yang dibentuk di luar kementerian. Badan bertanggung jawab langsung ke presiden. " Menurut saya, ini akan lebih mudah dan efisien," tandasnya. (fn/dt/k3m) www.suaramedia.com

Pernyataan Baghowi Bernuansa Fitnah

2010-05-16T10:19:00.000-07:00

Jakarta, CyberNews. Menteri Agama H Suryadhrama Ali menilai pernyataan anggota Komisi VIII DPR RI M baghowi bernuansa fitnah.
Baghowi yang anggota Fraksi Partai demokrat dinilai Suryadhrama tidak mengetahui dan mengikuiti proses penentuan Biaya Penyelenggaaraan Ibadah haji (BPIH) selama ini. "Pernyataan baghowi bernuansa fitnah. Perlu dia dan kita ketahui bahwa penentuan komponen-komponen dalam BPIH itu dibahas bersama Komisi VIII DPR. Jadi semuanya transparan karena dua pihak yang menetukannya," kata Menag dalam jumpa pers di Kemenag, Kamis (29/4).
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag H Slamet Riyanto mengatakan bahwa untuk menentukan anggaran uang makan di embarkasi yang hanya Rp 70 ribui saja antara Panja Komisi VIII DPR dan Tim depag saling ngotot. "Ini tandanya untuk komponen yang kecil saja sudah harus ada persetujuan dua pihak apalagi yang besar," kata Slamet.
Menurut pria asal Cilacap tersebut, neraca BPIH akan diumumkan dalam waktu dekat. Pihaknya meminta semua sabar sampai munculnya neraca BPIH dan silahkan mengkritisi bila memang ada hal yang tidak transparan
( Hartono Harimurti /CN14 )
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/04/29/53259/Pernyataan-Baghowi-Bernuansa-Fitnah

ONH Naik, Menteri Dan Dirjennya Harus Turun Jabatan

2010-05-16T10:13:00.000-07:00

Anggota Komisi VIII Muhammad Baghowi mensinyalir adanya mafia jenis baru. Mafia ini adalah mafia haji yang bermain menggelembungkan biaya perjalanan haji (BPIH).
“Sepertinya sudah tercium bau tidak sedap kemungkinan adanya mafia haji. Saya setuju melalui forum ini BPK atau KPK lakukan audit,” kata Baghowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2010).
Baghowi menyatakan, selama ini, semua pengadaan fasilitas haji dilakukan dengan penunjukan langsung. Padahal seharusnya pengadaan itu dilakukan dengan cara tender. “Pengadaan seharusnya dilakukan dengan cara tender baik dari transportasi, catering hingga tempat tinggal seharusnya ditender,” katanya.

Selain itu, Baghowi meminta agar biaya BPIH diturunkan. Selama ini, lebih dari Rp 20 triliun dana setoran haji menumpuk di Kementerian Agama. Selain itu ada dana abadi umat yang jumlahnya mencapai Rp 3 triliun yang juga mengendap di kementerian itu.
“Jadi tidak ada alasan untuk menaikkan dana BPIH,” katanya.
Musim haji 2010 akan segera tiba, tetapi laporan pelaksanaan haji tahun 2009 belum juga diterima oleh Komisi VIII DPR. Komisi memperingatkan agar Kementerian Agama segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasinya. “Laporan itu seharusnya sudah diterima DPR satu bulan lalu. Hingga sekarang DPR belum menerima laporan dari Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji,” ungkap anggota Komisi VIII. Muh Baghowi, dalam keterangan pers di ruang pers DPR.
Baghowi mengatakan, Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 menyebutkan, laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat tiga bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji.
DPR menunggu laporan karena politisi Demokrat ini mencatat sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu. Kementerian Agama diduga menggunakan dana haji milik jemaah untuk membayar tiket pesawat petugas haji, membeli 22 unit kendaraan, membayar gaji ke-13 dan seragam untuk petugas haji, serta penggunaan operasional lainnya. Padahal, UU mengatur bahwa biaya operasional panitia penyelenggara haji serta petugas operasional pusat daerah dibebankan pada APBN dan APBD.
Komisi VIII DPR dengan tegas akan menolak jika Kementerian Agama mengusulkan rencana kenaikan ongkos naik haji. Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota komisi dalam keterangan pers di ruang pers Gedung MPR/DPR/DPD. Anggota Komisi VIII, Muh Baghowi, menceritakan kisah investigasi yang dilakukan timnya di salah satu daerah dalam hal persiapan haji terkait besaran setoran untuk ongkos haji. “Belum jelas juga uang yang disetor. Saat investigasi ke daerah, ada yang nyetor Rp 27 juta, ada yang Rp 30 juta, ada yang Rp 25 juta,” katanya.
“Mereka banyakan setor di awal karena takut nanti kalau tiba-tiba berangkat enggak punya uang cukup. Jadi, tak masuk akal kalau Menteri Agama mau menaikkan itu ONH (ongkos naik haji),” sambungnya. Jika kementerian masih berencana menaikkan ONH, politisi Demokrat ini menuntut menteri dan para dirjennya untuk mengundurkan diri. Menurut Baghowi, masyarakat butuh pemimpin yang mau berpihak kepada rakyat.
Hal senada dilontarkan Ketua Fraksi Hanura Abdilla Fauzi Achmad. Bahkan, menurut dia, jumlah ONH harus turun. “Ibadah biaya haji harus turun. Kalau mereka ngotot enggak mau turun, dia harusnya yang turun,” katanya. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VIII DPR mengendus pelanggaran dalam penggunaan dana haji oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana haji tahun 2009.
Maraknya pelanggaran dalam penyelenggaraan haji mendorong Baghowi mengusulkan agar pelaksanaan tidak dilakukan lagi oleh kementerian, tetapi oleh sebuah badan khusus yang dibentuk di luar kementerian. Badan bertanggung jawab langsung ke presiden. ” Menurut saya, ini akan lebih mudah dan efisien,” tandasnya. (fn/dt/k3m)
http://warta.nahdliyin.net/warta/andario85/onh-naik-menteri-dan-dirjennya-harus-turun-jabatan/

Gubernur Jawa Tengah Implementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Deso” Di Grobogan

2010-05-14T09:55:00.000-07:00

(Dikutip dari; grobogan.go.id)

Gubernur Jawa Tengah Implementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Deso” Di Grobogan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo melakukan kunjungan kerja di Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk mengimplementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Desa” yang berlangsung di lapangan Desa Monggot, Kamis (2/7).
Gubernur Bibit Waluyo yang didampingi Kepala SKPD terkait Propinsi Jawa Tengah, diterima oleh Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono. SH. Hadir dalam acara itu, jajaran penjabat Kabupaten Grobogan; Muspida, Ketua DPRD, Kepala Dinas/Instansi terkait dan undangan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bibit Waluyo berharap kepada seluruh SKPD dan masayarakat Grobogan Program “Bali Ndesa Mbangun Desa” agar di sambut dengan gembrigah dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya itu yang diinginkan, lainnya tidak.
Program tersebut dapat dikembagkan di pedesaan, dengan berbagai bantuan yang baru saja diserahkan tersebut. Ada ternak, bibit unggul jati, jarak, nyamplung. Itu semua dalam rangka untuk menyatu dengan alam, tanaman tersebut harus di tanam dan di pelihara, supaya alam ijo royo-royo.
Kalau alam kelihatan ijo royo-royo, maka di situ ada kehidupan dan air. Maka hutan yang ada jangan di rusak. Semakin hutan rusak, masyarakat semakin sengsara. Air tidak ada, panas bukan main. Untuk itu pohon tersebut, wajib hukumnya harus di tanam.
Pihaknya berjanji, akan memberikan berbagai bantuan untuk kelestarian alam. Jika hutannya lestari rakyat mesti mukti, sebaliknya hutan rusak rakyat mesti sengsara. Nanti saat musim penghujan, tanam pohon dan jangan lupa di pelihara dengan baik, supaya tumbuh subur.
Gubernur menyatakan siap membantu apa saja kepada warga Grobogan, asal mau gembrigah dan bekerja keras, termasuk membantu modal dari BPD. Yang perlu di catat, asal bantuan tersebut harus dikembalikan. Semua itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saat meninjau Bedung Kali Lanang yang nantinya mendapat aliran dari Sungai Tuntang, pihaknya mengupayakan, mendapat dana dari Departemen PU sebesar Rp 15 Milyar. Dana sebesar itu, sebagai upaya untuk mengfungsikan Bendung Kali Lanang, yang kini keadaannya memprhatinkan. Bendung Lanang jika dapat berfungsi nantinya, akan mampu mengairi ribuan sawah di sekitarnya.
Ketua Bappeda Jawa Tengah, melaporkan bahwa kunjungan Gubernur Jawa Tengah ini dalam rangka mengimplementasika Program “Bali Ndesa Bangun Desa” dan pemberian berbagai bantuan untuk kemajuan Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Ruang linghkup dan sasaran bantuan mencapai nilai setara Rp 7,5 Milyard.
Bantuan sebesar itu dengan perincian Rp 6,9 Milyard dari APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBN, sisanya dari donatur. Secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama sesuai misi sebesar Rp 2,7 Milyar, yaitu meliputi bantuan simpan pinjaman untuk kelompok perempuan, peningkatan mutu intensifikasi kedelai, kacang hijau dan padi non hibrida, bantuan bibit jati unggul dan mangga okulasi, bantuan bibit nyamplung untuk kawasan sekitar Wdungk Kedung Ombo, bantuan bibit jarak pagar, sapi dan biji kapas, serta bantuan instanlasi bio gas asal ternak untuk masyarakat.
Selain itu, bantuan pemipil jagung, bantuan pengadaan jaring gilnet, serta pembuatan leservas dan penebaran benih ikan. Adapun kategori kelompok ke dua yang sejalan dengan misi yang ke empat yaitu peningkatan suber daya manusia, maka dialokasikan dana senilai Rp 3,26 Milyard yaitu alokasi dari bidang pendidikan, bantuan pelayanan pengendilian penduduk, dan bantuan untuk Puskesmas, rumah sakit serta bantuan bidang kesehatan lainnya.
Kategori ke tiga sesuai misi ke lima, adalah untuk infrastruktur dan sarana pendkung lainnya meliputi bantuan pemugaran rumah tipe C Sarpras lngkungan serta pembuatan sertifikasi tanah dan bantuan pembangunan untuk bangunan evakuasi bencana alam, serta simulasi perumah swadaya.

AREAL PERTANIAN MELUAS,GROBOGAN BUTUH PUPUK

2010-05-10T15:24:00.000-07:00

Kabupaten Grobogan sangat membutuhkan Pupuk urea sebanyak 95 ribu ton/tahun, namun dari pengajuan itu cuma mendapat alokasi sebanyak 75.990 ton. Sehinggga masih ada kekurangan pupuk yang harus terpenuhi. Setiap tahun Grobogan selalu kekurangan pupuk, karena antara areal yang ada lebih luas dan tidak seimbang, dengan kebutuhan pupuk yang tersedia.

Wakil Bupati Grobogan, H Icek Baskoro,SH mengatakan hal tersebut, saat menerima Tim Monitoring dan Evaluasi KP3 (Komite Pengawas Pupuk dan Peptisida) Jawa Tengah Tahun 2009, yang berlangsung di ruang rapat setempat. Tim KP3 yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait Jawa Tengah, juga melibatkan Polda dan Kejati Jawa Tengah. Hadir dalam acara itu, Kepala Badan, Dinas/Instansi terkait, dan Camat Se-Kabupaten Grobogan. Pada hal jika keadaan itu diteruskan justru akan mempengaruhi kesuburan tanah. Lebih baik pemakaian pupuk wajar-wajar saja sesuai aturan pertanian. Kalaupun pemakaian pupuk buatan pabrik kurang, lebih baik menggunakan pupuk kandang. Hal itu untuk menjaga hara, kondisi tanah setempat. Demikian juga, penggunaan pupuk pada tanah tegalan perhutani yang digarap oleh warga sekitar hutan. Mereka sebenarnya tidak terhitung pengguna pupuk bersubsidi. Kenyataannya mereka tetap memakai pupuk bersubsidi. Pada akhirnya kebutuhan pupuk untuk pertanian kurang.

Lebih lanjut H.Icek Baskoro, SH menjelaskan, kebutuhan pupuk terbanyak teserap pada saat musim tanam padi tiba. Para petani seharusnya menggunakan pupuk sesuai stadar pertanian, tapi kenyataannya mereka memakai pupuk melebihi aturan.

Selain itu, kurangnya pupuk diakibatkan oleh para distributor maupun pengecer nakal. Ada distributor maupun pengecer menjual pupuk ke luar daerah dengan harga mahal. Jika hal itu ketahuan, dan tertangkap aparat dapat di proses hukum dan denda.

’’Bagi siapa saja yang dapat menangkap distributor menjual pupuk d luar daerah saya siap memberi hadiah Rp 10 Juta, ’’ katanya. Ditambahkan dari data yang ada, di Kabupaten Grobogan kini tercatat 11 distributor, 900 pengecer resmi dan 900 pengecer ilegal.

Sementara itu, Ketua Rombongan KP3 Jawa Tengah, Komarsi SH menjelaskan, maksud diadakannya monitoring dan evaluasi oleh Tim KP3 Jateng ke Kabupaten Grobogan dalam persiapan monitoring penyaluran pupuk Tahun 2009 ini. Diharapkan waktu mendatang, penyaluran pupuk tepat sasaran pada petani yang berhak menggunakan pupuk bersubsidi. Memang saya akui kebutuhan pupuk kepada petani akan selalu kurang. Sebab antara kebutuhan dan alokasi tidak seimbang. Tapi pemerintah tetap berusaha memenuhi kebutuhan pupuk petani. Hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan swasembada pangan, khususnya beras.

Diakui juga bahwa, pengawasan penyaluran pupuk memang lemah. Ternyata kekurangan pupuk bukan saja dialami oleh petani Kabupaten Grobogan, namun daerah lain juga keadaannya sama. Untuk memutus mata rantai kelemahan penyaluran pupuk, mulai Tahun 2009 para camat dan kepala desa akan dilibatkan dalam Tim KP3 kecamatan dan desa. Tugas tim ini untuk mengawasi pupuk mulai perencanaan sampai penyaluran. Dengan demikian, setiap tahapan penyaluran akan diketahui oleh tim sampai ke sasaran dan petani yang berhak menggunakan pupuk bersubsidi.

KUA PURWODADI SUMBANG RIBUAN BENIH POHON JATI

2010-05-10T15:21:00.001-07:00

Sekitar 2000 benih kayu jati di sumbangkan ke desa desa,dan rencananya pada Februari ini akan segera diserahkan ke desa Karangayar Kecamatan Purwodadi mengingat lahan kritis perlu adanya reboisasi agar tidak terjadi bencana alam,seperti banjir ,tanah longsor,dan angin. Bantuan Benih Jati yang didapat dari pemerintah propinsi semarang ini akan diberikan secara bertahap dan disaksikan oleh Muspika serta Instansi terkait seperti dinas Pertanian maupun perkebunan.Saat ditemui metro realita diruang kerjanya (4/2) pukul 09.00 WIB Drs.Moh Tarom.M.Pdi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Grobogan Mengatakan .”bahwa mengacu kepada SK Gubernur bahwa dari ongkos perkawinan di Kabupaten Grobogan untuk memberikan kualitas yang sifatnya social maka biaya pernikahan disisihkan Rp 10.000,-untuk membeli bibit Kayu jati yang kemudian akan diberikan lagi kepada masyarakat.Inipun sifatnya sesuai aturan dengan transparan dan terbuka.bahkan inipun kami anggap sebagai rasa solidaritas yang merupakan kegiatan positip,menggerakan hati warga untuk memiliki rasa cinta menanam pohon.bahkan benih yang kami dapat selain jati adalah pohon mahoni.”kata Muh Tarom

REBANA AL-HIDAYAH KLUWAN MAKIN OKE Bersama Dengan Penyanyi Seksi Berbusana Muslim

2010-05-10T15:20:00.000-07:00

Sungguh besar potensi desa kluwan kecamatan penawangan kabupaten Grobogan. Salah satunya Parjio(32)ketua LPMD Desa Kluwan Kecamatan Penawangan yang menjabat sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Grobogan memiliki Grup musik rebana Alhidayah.Rebana Alhidayah yang berdiri pada tahun 1997 ini kemajuanya sangat pesat hingga sampai pentas di luar pulau jawa. Persatuan dan kesatuan dalam bermain musik sampai 2009 sudah menunjukan citra kebersamaan dan kekompakan,Parjio Pendiri Rebana Alhidayah ini memiliki 15 orang pemain musik yang berkuwalitas,seperti Organ Rebana lagu islam ,Rebana Klasik modern timur tengah dan Rebana Qosidah.ditengah arus kemajuan tekhnologi modern Rebana Alhidayah yang beraoma klasik qosidah modern ini juga memiliki kantor yang berdiri megah di Desa Kluwan Rt 03 Rw 02 Kecamatan Penawangan.Bagi masyarakat yang ingin hiburan musik rebana bias langsung menghubungi di No Telp Hp.085.226307888 ,0292.421173 pelayanan akan diterima 1x 24 jam penuh,tentang harga bisa lebih murah dihitung dari jarak jauh atau dekatnya.Group musik Rebana ini juga memiliki alat musik organ modern dan alat alat musik komplit lainya.

Saat ditemui Metro Realita Parjio mengatakan kami juga sudah rekaman di studio ,bahkan waktu pentas di Taman Mini Indonesia Indah Musik mendapat sambutan dari gubernur DKI Jakarta bahkan Rebana merupakan salah satunya musik yang perlu diuri uri biar hidup dan disukai oleh anak cucu.Saya juga sudah pentas sampai daerah daerah yang dekat seperti Sragen,Ungaran,Sukoharjo ,Demak dan kota kota lainya biasanya Musik rebana digunakan untuk mengiringi hari hari besar seperti orang yang punya hajat Mantu ,Khitan Syukuran ,Walimatul urus ,Walimathl Khitan ,Pernikahan ,dan Syukuran Haji.Semoga kedepan Rebana Al-Hidayah adalah musik satu satunya di Kabupaten Grobogan dari perkembangan tahun akan menampilkan kemajuan dalam hal penampilan musik yang dipadukan dengan modernisasi,juga pakaian seragam bagi angota penyanyi Qosidah.”Kata Parjio (Gus Murgan)

Surat Wacana di Suara Merdeka Semarang, Ijazah untuk Mendaftar Kepala Dusun Rapah Kluwan

2010-05-09T18:20:00.000-07:00

Ijazah untuk Mendaftar Kepala Dusun Rapah
Soal menang/kalah dalam pemilihan kadus adalah biasa.
Namun yang saya tanyakan adalah tentang pelanggaran Perda yang diduga dilakukan panitia Pilkadus Rapah Desa Kluwan Penawangan Grobogan. Di antaranya: Meloloskan pendaftar yang berijazah lokal apakah tidak melanggar Perda.
Mencabut hak pilih warga setempat dengan alasan tidak punya surat pindah padahal dia sudah punya KTP dan KK di dusun tersebut. Bahkan sudah bertempat tinggal lebih dari 2 tahun. Menurut Perda hak untuk memilih syaratnya punya KK dan KTP minimal 6 bulan.
Ada hal lagi yang menurut saya janggal yaitu dana yang dibebankan kepada para pendaftar sebanyak Rp 2,4 juta/calon dan semuanya mencapai Rp 27 juta. Dana sebanyak itu kok panitia tidak mampu bikin kotak suara sendiri. Malah pinjam dari Desa Bologarang.
Masalah ijazah lokal dan dugaan kecurangan yang dilakukan panitia ini sudah saya adukan ke aparat yang berwenang tapi sampai sekarang belum ada tanggapan serius. Bagaimana tanggapan Kepala Pemerintahan Kabupaten Grobogan dan kepada siapa lagi kami harus mengadu.
Apakah hal ini dibiarkan berlalu begitu saja. Kalau begitu berarti Perda tidak dijalankan/mandul atau tidak bisa dipakai sebagai pedoman. Apa ada sanksi hukumnya bagi pelanggar Perda. Harapan saya hal ini jangan dibiarkan kalau ingin Pemkab Grobogan dipercaya masyarakat.
Rahmad
Dsn Rapah Rt 2/Rw 4 Kluwan Penawangan, Grobogan
sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/14/opi05.htm

Ormas Minta Pemkab Ubah Perda

2010-05-07T14:08:00.000-07:00

GROBOGAN- Beberapa organisasi masyarakat (Ormas) seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Grobogan, Lapesdam NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, meminta Pemkab merubah Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Selain itu, peninjauan kembali Perda No 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Hal itu terkait maraknya cafe atau tempat karaoke yang dianggap meresahkan masyarakat.

‘’Saat ini makin banyak tempat karaoke. Padahal, belum tentu izinnya sudah beres. Kami minta perhatian dari dinas terkait, karena hal ini meresahkan masyarakat,’’ kata Ketua FKUB HM Thoha Karim Amrullah saat audiensi bersama ormas lain seperti Lakpesdam NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU dengan Komisi A DPRD Grobogan, di Ruang Paripurna, kemarin.

Pemkab diwakili Asisten I Setda Drs Sartono, Kepala Satpol PP Drs Daru Wisakti, serta dari Badan Perizinan, dan Bagian Hukum. Data terangkum, dari 38 tempat karaoke di Grobogan yang memiliki izin hanya 9 tempat. Sementara 29 tempat lain didirikan ilegal dan tanpa pertimbangan sosial matang. Di Kecamatan Purwodadi sendiri dari 26 tempat yang memiliki izin hanya 6 tempat.

Anggota Komisi A lainnya, Ahmad Suudi menyatakan, kafe-kafe ini juga menyediakan jasa perempuan sebagai pemandu karaoke (PK). Di antara mereka adalah perempuan masih di bawah umur. Umumnya juga menyediakan minuman keras (miras). Karena itu pihaknya mendukung penuh penegak Perda yaitu Satpol PP untuk menertibkan, sembari menunggu perubahan Perda.

Ditertibkan

Ketua FKUB Grobogan, Moh Toha menilai pendirian kafe dan remang-remang tidak menaati aturan yang ada.
Untuk mendirikan sebuah tempat ibadah saja izinnya rumit, sementara kafe justru dipermudah.

Kepala Satpol PP Drs Daru Wisakti berjanji menindak tegas warung karoke ilegal. Ia menyebutkan 9 tempat karaoke yang berizin yaitu Kafe Borobudur dan Mahkota di Jl Gajahmada Purwodadi, Kafe Perdana Jl Lingkar, Kiss di Jl MT Haryono, Okey Jl Diponegoro, Kafe Bunga Indah, Kafe Gedhek, dan Kafe Sahara di Desa Banyu Urip Toroh, serta Kafe Dewi Sri di Gubug. Selain sembilan kafe tersebut hingga saat ini belum memiliki izin. (K11-56)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/05/05/108221/Ormas-Minta-Pemkab-Ubah-Perda

Kejaksaan Periksa Pimwan 2006-2008

2010-05-07T14:07:00.000-07:00

GROBOGAN- Kejari Purwodadi mulai memanggil para pimpinan Dewan (Pimwan) DPRD Kabupaten Grobogan 2004-2009.
Pemanggilan itu untuk meminta keterangan yang bersangkutan terkait dugaan korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD TA 2006-2008.

Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, selama tiga tahun anggaran tersebut ditemukan kerugian negara Rp 1,9 miliar.

’’Sudah ada Pimwan di masa itu yang kami periksa, namun belum semuanya. Kita masih mengembangkan kasus ini dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil. Minggu ini, kami akan layangkan surat pemanggilan beberapa saksi lagi,’’ kata Kajari Purwodadi Marthen Sempa Palobo SH melalui Kasi Pidsus Ahmad Syahruddin SH MH, Selasa (4/5).

Sebelumnya, tim penyidik kejaksaan memeriksa 15 saksi terdiri atas para anggota Dewan, serta pegawai Setwan. Karena kasusnya dalam tingkat penyidikan, tim kejaksaan tinggal mencari siapa yang bertanggungjawab mengenai anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Grobogan itu.

Saat ini tim penyidik mengantongi dua nama tersangka, namun belum bersedia menyebutkan dengan alasan sikap kehati-hatian agar proses penyidikan berjalan sebagaimana mestinya.

’’Jadi, mohon maaf bila kami belum bisa menyebutkan dua nama tersangka itu. Tetapi kami berjanji dalam waktu dekat segera memberitahu rekan-rekan. Yang pasti, proses penyidikan berjalan dan terdapat beberapa perkembangan. Bahkan kami menyatakan kasus ini tersangkanya minimal dua, sehingga kemungkinan besar bertambah,’ ’ ujar Ahmad.

Kerugian Negara

Ditambahkan, untuk menggali lebih jauh, saksi diminta menerangkan pengetahuannya tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan penetapan tersangka atas suatu kasus harus melihat alat bukti, asumsi penyidik mengenai bersalah atau tidaknya seseorang, dan apa kesalahannya itu menjadi penyebab delik yang berupa kerugian negara.

Mengenai pengembalian kerugian negara Rp 1,9 miliar itu, Ahmad mengatakan belum ada sama sekali. Sehingga hal ini pun menjadi pertimbangan sendiri bagi kejaksaan untuk melakukan proses hukum selanjutnya.

Anggaran keseluruhan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006 sebesar Rp 1,385 miliar, 2007 Rp 1,602 miliar, dan 2008 Rp 1,516 miliar. Dari jumlah itu, BPKP mengaudit atas permintaan Kejaksaan kemudian menemukan kerugian negara Rp 1,9 miiar. (K11-56)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/05/05/108224/Kejaksaan-Periksa-Pimwan-2006-2008

DPRD GROBOGAN MGLENCCER LAGI , MASYARAKAT ANGKAT BICARADPRD GROBOGAN NGLENCCER LAGI , MASYARAKAT ANGKAT BICARA

2010-05-07T11:19:00.000-07:00

GROBOGAN : Lagi anggota DPRD Grobogan membuat ulah yang kurang disenangi masyarakat, setelah beberapa bulan yang yang lalu usai pelantikan telah dinilai menghambur-hamburkan uang dengan dalih untuk Kunker,
kini anggota DPRD Grobogan mulai bikin ulah lagi dan menjadi sorotan tajam dimata masyarakat yakni dengan dalih kunker, kembali mereka menghabis-habiskan uang rakyat lagi.
Diketahui informasi bahwa Setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) di Jakarta sejak Jumat (16/4) lalu, Komisi A dan C DPRD Grobogan langsung terbang ke luar Pulau Jawa untuk melakukan kunjungan kerja (kunker). Komisi A kunker ke Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat, sedangkan Komisi C menuju Makasar dengan agenda kegiatan serupa.
Tentu saja ulah kedua Komisi DPRD tersebut mendapat sorotan tajam masyarakat luas. Pasalnya, di tengah minimnya pemkab kekurangan anggaran untuk pembangunan karena tersedot untuk membayar utang pihak ketiga dan tersedot untuk Pemilukada, para wakil rakyat ‘ngelencer’. Mereka berasumsi bahwa agenda kunker para wakil rakyat tersebut dinilai tidak efektif.
Seperti apa yang disampaikan Kadiv Humas Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (LPPNRI) Kab Grobogan Antok, SH (21/4) bahwa pihaknya menyayangkan adanya ulah DPRD Grobogan nyang semakin hari kerjanya semakin tidak professional, “Mestinya bukan hanya masyarakat saja yang menjerit, baru saja masyarakat mengalami bencana banjir, secara otomatis Pemkab Grobogan juga ikut merasakan dan menanggung jeritan tersebut, “Di tengah jeritan Pemkab yang kekurangan anggaran pembangunan di tahun ini, para anggota Dewan terhormat kok malah kunker terus. Apa tidak ada kabupaten di Jateng yang patut ditiru ? Saya rasa kunker hingga ke luar pulau lebih merugikan banyak pihak dibanding keuntungannya,” Jelasnya.
Menurut Antok bahwa , wakil rakyat seharusnya peka dan tanggap apa yang tengah dirasakan masyarakat Grobogan. Tahun 2010 ini, anggaran untuk pembangunan fisik amat menim karena tersedot untuk anggaran Pemilukada dan membayar hutang pihak ketiga yang digunakan untuk membangun proyek fisik jalan tahun 2008 lalu.
“Kalau ingin kunker, kan bisa di daerah Jateng. Seperti ke Kabupaten Sragen yang kondisi daerahnya hampir sama dengan Grobogan tetapi pembangunan infrastruktur dan pemerintahan lebih maju,” tegas Antok, SH dengan nada heran.
Sementara itu Salah satu anggota Komisi C dari Partai Hanura Juwanto ketika dihubungi lewat telepon, menjelaskan, kepergian para anggota dewan ke Makasar untuk studi banding masalah infrastruktur. Namun pihaknya mengaku tidak mengenai pemilihan daerah untuk lokasi kunker tersebut. Hal senada diungkapkan Ketua Komisi C dari Partai Golkar Daryanto. Kunjungan ke Makasar tersebut adalah untuk mendalami infrastruktur yang ada di sana sebagai panduan pelaksanaan di Kabupaten Grobogan.
Berbeda dengan Ahmad Suudi anggota Komisi A dari PKS bahwa , kunker ke Solok Sumbar adalah untuk studi banding masalah pelaksanaan Pemilukada. Suudi juga membenarkan bahwa keberangkatan mereka dari Jakarta seusai Bintek adalah demi keefektifan pendanaan. “Akan butuh dana berlipat jika harus pulang dulu ke Grobogan dan dalam waktu dekat kemudian pergi lagi untuk kunker,” Jelasnya .
Sementara dalam Pantauan Radar Minggu terkait adanya Kunjungan kerja tersebut di tubuh DPRD Grobogan juga terjadi rebutan Biro perjalanan, yang mana rebutan tersebut diduga adanya pengembalian uang Fee dari mereka para Agen Biro.
Menurut salah satu wakil Ketua DPRD Grobogan yang btidak mau disebut namanya bahwa memang benar adnya rebutan pencari biro, dan pada seringnya yang sering dipermasalahkan adanya pengembalian uang fee dari biro yang dipilih, seperti halnya yang terjadi pada saat acara ke Bali bulan lalu, kurang cermatnya memilih biro sehingga akhirnya pelaksanaan acara dibali tersebut juga sempat kacau karena sesuatu hal. “Jelasnya. gik
Sumber : http://www.lppnrigrobogan.blogspot.com/

Indikasikan Penimbunan Pupuk Bersubsidi, KP3 Grobogan Jadwalkan Operasi

2010-04-23T16:45:00.000-07:00

Grobogan. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan mengindikasikan beberapa pelanggaran dalam pendistribusian pupuk di sejumlah wilayah.
Beberapa indikasi pelanggaran tersebut antara lain penjualan pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET) dan penimbunan pupuk oleh pengecer baik resmi maupun tidak resmi.
Ketua Harian KP3 Kabupaten Grobogan Ir Pramono mengakui adanya kenaikan pupuk di daerahnya melebihi HET. Dia menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung mengadakan rapat koordinasi di ruang rapat Wakil Bupati Senin (19/4) lalu.
"Pada rapat koordinasi KP3 beberapa hari lalu, terungkap adanya kenaikan pupuk urea bersubsidi diatas HET. Tetapi kenaikan tersebut penjualannya lewat kelompok tani dengan kisaran antara Rp 3.000-5.000 per zak berisi 50 kg," kata Pramono yang juga menjabat Asisten II Sekda Grobogan ini, Kamis (22/4).
Kenaikan tersebut menurut Pramono masih bisa ditolelir. Pasalnya setelah diselidiki, hal itu ternyata hasil kesepakatan antara petani dengan kelompok tani sebagai tambahan transport.
KP3 juga mengendus adanya penimbunan pupuk oleh beberapa pengecer. Sebagai antisipasi, KP3 menjadwalkan operasi pupuk mulai minggu depan. KP3 akan mengecek DO (delivery order) pengiriman pupuk dari hulu hingga ke hilir.
Apabila saat terjadi kenaikkan harga kemarin ada pengecer atau distributor nakal dengan menebus DO ke gudang produsen sebanyak-banyaknya namun lamban tersalurkan, maka KP3 akan mengambil tindakan tegas.
"Idealnya, pada minggu kedua Februari 2010 distribusi pupuk sudah tersalurkan, tetapi kenyataannya baru tersalurkan pada pertengahan akhir Maret 2010, sehingga ada kecenderungan pupuk tertimbun di pengecer. Padahal pada awal April 2010 ada kenaikan HET pupuk bersubsidi," tambah Pramono.
Lambannya penyaluran berakibat pada kerugian petani yang harus menebus pupuk dengan harga baru.
"Mestinya kalau penyalurannya lancar, petani membeli pupuk dengan harga lama," pungkas mantan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.
Ketika KP3 akan mengadakan sidak terhadap hasil laporan masyarakat atau petani, komisi yang bersangkutan sering kesulitan melacak karena buramnya identitas pelapor.
( Dheky Kenedi /CN16 )

Dua Komisi Kunker ke Luar Jawa

2010-04-22T07:31:00.001-07:00

GROBOGAN- Setelah mengikuti bimbingan teknis (Bintek) di Jakarta sejak Jumat (16/4) lalu, dua komisi di DPRD Kabupaten Grobogan langsung terbang ke luar Pulau Jawa, Senin (19/4). Anggota Komisi A kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat dan Komisi C menuju Makasar dengan agenda serupa. Kunjungan kerja anggota DPRD ini mendapat sorotan miring dari masyarakat. Mereka menilai agenda wakil rakyat tersebut tidak efektif di tengah minimnya anggaran pemerintah setempat pembangunan.

‘’Di tengah jeritan Pemkab yang kekurangan anggaran pembangunan, tahun ini karena tersedot untuk agenda pemilihan kepala daerah (pilkada). Ternyata, anggota DPRD kunker terus. Apa tidak ada kabupaten/ kota di Jateng yang patut ditiru? Saya rasa kunker hingga ke luar pulau lebih merugikan banyak pihak dibanding keuntungannya,’’ terang Diantika, warga Purwodadi, kemarin.

Menurut anggota Komisi C DPRD dari Partai Hanura, Ery Juwanto saat dihubungi melalaui telepon, kepergian anggota dewan ke Makasar itu untuk studi banding masalah infrastruktur. Mengenai pemilihan daerah untuk lokasi kunker tersebut dirinya mengaku tidak tahu.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi C dari Partai Golkar Daryanto. Kunjungan ke Makasar tersebut adalah untuk mendalami infrastruktur yang ada di sana sebagai panduan pelaksanaan kegiatan di Grobogan.
Pilkada Sementara itu, anggota Komisi A DPRD bertandang ke Kabupaten Solok, Sumbar untuk studi banding masalah Pilkada. ‘’Kalau agenda kami ke Solok, Sumbar untuk studi banding masalah pelaksanaan Pilkada. Seperti yang kita tahu, beberapa saat lagi di Grobogan akan ada pesta rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati, nah kami juga harus belajar untuk mendalami itu,’’ kata anggota Komisi A dari PKS Ahmad Suudi.

Suudi juga membenarkan, keberangkatan mereka dari Jakarta seusai Bintek adalah demi keefektifan pendanaan. Akan butuh dana berlipat jika harus pulang dulu ke Grobogan dan dalam waktu dekat kemudian pergi lagi untuk kunker.
Ketika Suara Merdeka mengecek ke Kantor DPRD para anggota dewan hanya sedikit yang ngantor. Ruangan para pimpinan dewan juga nampak kosong dan sepi. (K11-90) http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/20/106361/Dua-Komisi-Kunker-ke-Luar-Jawa-

Mabuk di hotel, empat perempuan diangkut polisi

2010-04-21T09:43:00.000-07:00

GROBOGAN - Sebanyak empat wanita dilaporkan sedang pesta minuman keras (miras) dengan pasangannya di Hotel AI Purwodadi, Grobogan, Selasa (13/4). Akibatnya, wanita yang diketahui sebagai pemandu karaoke (PK) kafe di Jalan Gajahmada Purwodadi ini kemudian dibawa ke Polsek Kota Purwodadi.

Dua di antaranya PK tersebut, Ida Infiana (18) dan Mei (26), dalam kondisi teler tak sadarkan diri dan telanjang. Sedangkan seorang pria yang mengencani, Budi, berhasil kabur saat polisi datang.

Disebutkan, dua PK lain, Dewi Kusumasari (26) dan Yuni Retno (30) masih dalam kondisi sadar. Sementara, PK yang mabuk berat hanya tergeletak di ruang penyidik saat akan dimintai keterangan polisi.

Kapolsek Kota Purwodadi, AKP CH Purnomo kepada Wawasan menjelaskan, ihwal kejadian ini berdasarkan laporan dari anggota setempat kepadanya. Dilaporkan, saat itu ada beberapa pengunjung hotel yang berteriak-teriak dari kamar 109 Hotel Alam Indah.

”Semula dikira ada pesta narkoba di kamar hotel tersebut. Namun setelah didatangi anggota polisi ternyata pelaku mabuk berat karena pengaruh minuman keras,” kata Kapolsek Purwodadi, kemarin.

Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa botol minuman keras. Di samping itu, jaket dan helm yang diduga milik pelaku.

”Untuk sementara kami masih memberikan pembinaan kepada pelaku. Sifatnya untuk memberikan efek jera,” ujar kapolsek yang belum lama bertugas di Polsek Purwodadi ini.

Ditanya tentang keluhan masyarakat terkait maraknya warung remang-remang dan tempat karaoke yang menyediakan minuman keras dan sejumlah perempuan sebagai PK, Kapolsek berjanji akan segera menertibkan kafe yang bermasalah. Nto-ip

Grobogan Banyak oknum PNS mangkir

2010-04-21T09:42:00.000-07:00

GROBOGAN - Bupati Grobogan Bambang Pudjiono membenarkan dari 194 pelamar umum calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diterima di Pemkab Grobogan, tahun ini, beberapa di antaranya berasal dari luar daerah. Karenanya bupati meminta agar mereka nantinya tidak bekerja setengah hati.

”Mendaftar CPNS di Grobogan sudah jadi pilihan Anda. Makanya setelah diterima harus bisa bekerja dengan baik. Apalagi Grobogan juga bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesiared),” jelas bupati dalam sambutan penyerahan SK CPNS 2009 di pendapa kabupaten, kemarin.

Pihaknya tidak ingin mereka bekerja di Grobogan hanyalah sebagai batu loncatan saja. Karena suatu alasan, setelah beberapa saat kemudian, CPNS ini akan pindah dan kembali ke daerah asalnya.

Seperti diketahui, dari 194 CPNS yang diterima, beberapa formasi diisi dari pelamar luar Grobogan. Seperti halnya untuk profesi dokter umum, apoteker, penyuluh KB, pranata keuangan, penyuluh kehutanan, guru, dan beberapa formasi lain.

”Kami justru ingin para PNS yang jadi pilihan dari sekitar 6 ribu lebih pelamar ini bisa menunjukkan ide dan kreativitasnya untuk kemajuan Grobogan,” tambah bupati.

Dia juga meminta agar CPNS yang sudah mendapat SK tidak bekerja malasmalasan.Menjadi CPNS hanya sebuah cita-cita awal, tapi setelah dipercaya tidak mampu bekerja dengan baik.

”PNS itu abdi negara, abdi pemerintah, dan pelayan bagi masyarakat. Jalankan semua dengan konsekuen,” imbuh dia yang menyorot sejauh ini masih banyak oknum PNS yang malas, apel selalu telat, mangkir, suka tongkrongan pada jam kerja, dan sebagainya.

Usulan formasi
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan, Drs Bambang Rusminto MM menjelaskan, usulan formasi CPNS 2009 yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) semula 312 orang. Namun yang terisi hanya 304 orang.

Meliputi sekretaris desa (sekdes) 25 orang (terpenuhi), formasi dari tenaga honorer 89 orang (terpenuhi 86 orang), dan dari formasi pelamar umum semula 199 orang.

‘’Namun tiga orang mengundurkan diri karena juga diterima di daerah lain.

Dua formasi yaitu dokter gigi tidak terisi,’’ ungkap Bambang Rusminto.Dari 194 orang tersebut berasal 61 orang dari tenaga kesehatan, 106 tenaga guru, dan 27 tenaga teknis lain. Nto-bg

Grobogan Terganjal Jalan Rusak * Oleh Aria Furisan

2010-04-21T07:47:00.000-07:00

LETAK geografis yang strategis sebenarnya sangat menguntungkan bagi Kabupaten Grobogan. Terutama mengait dengan potensi wisata di daerah ini.
Berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah merupakan sesuatu yang bisa digali sebagai daerah tujuan wisata, atau setidaknya daerah transit wisata. Banyak lokasi wisata yang sebenarnya cukup menjanjikan bisa dijadikan sarana pariwisata.

Dari arah selatan (Solo, Sragen) untuk menuju wilayah Jepara, Kudus, Pati atau Demak tentu lebih mudah lewat jalur Purwodadi. Demikian pula jika dari Semarang untuk menuju Blora, Cepu atau Bojonegoro paling cepat via Grobogan.

Tak hanya itu, jika jalur pantura sedang rusak atau macet total, pengalihan jalur Semarang-Surabaya paling sering dialihkan lewat Purwodadi. Sehingga sangat ’’eman-eman’’ jika lokasi-lokasi wisata hanya dilalui begitu saja.

Terkait soal wisata, selama ini Kabupaten Grobogan seolah hanya identik dengan Api Abadi Mrapen atau Bledug Kuwu. Padahal banyak tempat lain yang potensi wisata jauh lebih menarik.

Pengembangan pariwisata ini sangat perlu, mengingat, tatkala Api Mrapen mulai kehilangan daya magnet atau Bledug Kuwu yang nyaris tak lagi ’’meledak-ledak’’ secara otomatis akan ditinggalkan wisatawan. Padahal sejumlah tempat di Kabupaten Grobogan banyak tempat yang pantas disebut sebagai tujuan wisata.

Pasalnya, kalau dihitung dengan jari sekurangnya masih ada sepuluh tempat wisata lain yang pantas dipromosikan sebagai tujuan wisata Grobogan.

Di wilayah yang dulu terkenal dengan hutan jatinya ini ada berbagai keunikan wisata, bahkan tak sekadar unik tapi komplet (kecuali wisata pantai). Di sini ada wisata alam yang sebenarnya pantas dikunjungi wisatawan luar kota.

Kemudian ada wisata religius yang ketenarannya juga tak kalah dengan Masjid Sunan Kudus, kemudian untuk wisata hasil buatan manusia seperti waduk juga banyak terdapat hampir di setiap sudut Kabupaten Grobogan ini. Sesungguhnya bila dibandingkan dengan Demak atau Kudus, Grobogan jauh lebih kaya potensi wisatanya.

Selain Api Mrapen dan Bludug sebetulnya masih ada air terjun Widuri di Desa Kemadoh Batur, Kecamatan Tawangharjo kurang lebih 19 km sebelah timur laut kota Purwodadi. Ada air terjun setinggi 40 meter, dengan deburan air yang jernih dan pemandangan hijau serta sejuknya udara menjadikan kawasan ini mempesona dan sangat indah.

Atau Cinde Laras di desa Ngrai Kecamatan Toroh, 11 km di sebelah selatan kota Purwodadi. Jalan menuju ke lokasi terdapat banyak pohon minyak kayu putih milik Perhutani. Objek wisata ini adalah objek campuran antara alam dan buatan.

Selain itu ada juga fasilitas untuk camping ground. Selain itu ada bagi yang menukai caving dan tracking ada Gua Macan yang terdapat banyak stalaktit dan stalamit di pegunungan kapur Kendeng Utara dan pegunungan Kendeng Selatan Kecamatan Grobogan.

Sementara untuk religius setidaknya ada tiga tempat yakni makam Ki Ageng Tarub teletak 10 km sebelah timur kota Purwodadi, kemudian masjid KH Burham yang didirikan tahun 1752 terletak di Jengglong Purwodadi.

Dan yang paling kesohor adalah masjid Ki Ageng Selo yang diyakini juga terdapat makam si legenda Ki Ageng Selo di lokasi sekitar masjid yang ada di desa Sela, Kecamatan Tawangharjo.

Sedang untuk objek wisata buatan manusia setidaknya ada empat yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, sebut saja Waduk Kedungombo di desa Rambat, Kecamatan Geyer (29 km ke arah selatan Purwodadi), Waduk Sangeh, terletak di antara Desa Grogol dan Desa Sangeh yang sering dijadikan sebagai kawasan perkemahan. Dan satu lagu waduk Klambu yang ada di desa Klambu.

Selain itu ada dua sendang yang airnya tak pernah kering bahkan diyakini bisa membuat pengunjung yang mandi atau membasuh mukanya menjadi awet muda, yakni di Sendang Coyo (Desa Mlowokarangtalun kecamatan Pulokulon) dan Sendang Penganten (desa Penganten yang menghubungkan jalur Purwodadi-Kudus).

Dengan sejumlah tempat yang pernah dikenal masyarakat sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipromosikan. Namun alasan klasik, jalan rusak dengan akses aspal tak mulus sering dijadikan alasan untuk pengolahan tempat-tempat wisata. Padahal kata orang jawa ’’jer basuki mawa beya’’, segala sesuatu itu butuh pengorbanan.

Namun pertanyaannya, siapa yang siap berkorban? Dengan alasan tak ’’cucuk’’ (setimpal) dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki jalan akses menuju tempat-tempat itu bisa menjadi kendala untuk menjadikan Grobogan sebagai kota wisata Jawa Tengah.

Bisa belajar dari Yogyakarta, di sana akses wisata yang terhubung antarkota begitu jauh jaraknya, namun dengan kesungguhan pemerintah setempat. Tempat-tempat di DIY tetap saja menjadi tempat tujuan wisata lokal maupun mancanegara.

Atau mungkin Kabupaten Semarang, yang lokasi wisatanya tak sebanyak Grobogan, ternyata mampu mendorong wisatawan untuk datang. Kuncinya, akses jalan bagus, promosi yang kuat dan mau ’’mawa beya’’. (80)

—Aria Furisan, pemerhati masalah pariswisata, sosial dan lingkungan.
Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/08/29/78474/Grobogan-Terganjal-Jalan-Rusak

Menjual Tayub Grobogan * Oleh Manaf Maulana

2010-04-21T07:46:00.000-07:00

KESENIAN tayub dari Grobogan bakal dipentaskan di Eropa berkaitan dengan kampanye Visit Indonesia Year (VIY) 2008.
Demikian berita kecil yang pernah dimuat sejumlah koran dan sekarang menjadi gunjingan di tengah masyarakat Kabupaten Grobogan. Banyak pihak gembira mendengarnya. Ternyata pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan punya kepedulian terhadap pesona kesenian tradisional milik rakyatnya.

Pada saat ini, di sejumlah daerah memang sedang berkembang wacana untuk mengangkat produk-produk kesenian tradisional yang terancam punah, padahal memiliki estetika khas yang nota bene merupakan produk kearifan lokal.

Hal itu harus didukung oleh semua pihak, karena berkait dengan upaya membendung arus budaya global yang cenderung memarjinalkan budaya lokal.

Pantas diingat, hampir semua kabupaten di Jawa Tengah memiliki kesenian tradisional khas daerah masing-masing yang kini nyaris punah atau dalam kondisi ìhidup segan mati tak mauî. Hal itu disebabkan oleh kekurangpedulian pemerintah daerah. Padahal, setiap daerah punya kantor dinas pariwisata dan kebudayaan (Disparbud) yang aktif sepanjang tahun.

Harus diakui, banyak kantor Disparbud di Jawa Tengah yang hanya sibuk mengelola aset-aset wisata masif milik daerah saja. Adapun nasib seni dan seniman tradisional yang nota bene aset wisata aktif dibiarkan hidup bagai sebatang kara. Banyak seni dan seniman tradisional di daerah tidak mendapat fasilitas yang proporsional di daerahnya sendiri. Bahkan juga tidak pernah mendapat bantuan dana yang memadai untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional.

Padahal, kesenian tradisional khas milik daerah seperti Tayub Grobogan layak dianggap sebagai aset mahal yang terlalu sayang untuk disia-siakan. Setiap kesenian khas daerah memiliki pesona yang dapat dijual kepada publik luas di ranah global. Faktanya, masyarakat internasional tertarik untuk berkunjung di Tanah Air karena ingin menikmati keindahan kesenian-kesenian khas daerah dan alam Indonesia.

Festival Rutin

Setelah Tayub Grobogan dipentaskan di Eropa bersama kesenian-kesenian daerah lainnya, selayaknya Pemkab Grobogan segera menyusun agenda pengembangan seni budaya lokal dengan serius.

Untuk itu, ada sejumlah langkah yang layak diprioritaskan. Misalnya, Pemkab perlu segera mencanangkan agenda rutin seperti festival kesenian rakyat. Hal itu harus didukung oleh semua pihak. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan harus diplot secara proporsional.

Kalau anggaran untuk sepak bola daerah saja cukup besar, jangan sampai anggaran untuk menggelar festival kesenian daerah sangat kecil. Agar festival kesenian daerah bisa bergaung luas, semua lembaga pendidikan di Grobogan harus dilibatkan secara aktif. Konkretnya, festival kesenian daerah bisa mirip porseni (pekan olahraga dan kesenian) tingkat SD, SLTP, dan SLTA.
Pada saat ini, festival kesenian daerah bisa digelar dengan dukungan pihak swasta sebagai sponsornya.

Banyak perusahaan besar di luar Grobogan yang bisa\ digaet untuk menjadi sponsor. Misalnya sejumlah perusahaan rokok yang selama ini sudah sering berkiprah menjadi sponsor acara road show konser musik di Grobogan, tentu bersedia diajak bekerja sama untuk mendukung festival kesenian daerah yang nota bene sangat bagus untuk ajang promosi produk-produknya.

Dengan adanya festival kesenian rutin, kalangan seniman daerah juga akan tertantang untuk terus berkreasi. Selain itu, generasi muda yang berminat menekuni kesenian juga akan lebih serius menjalani proses kreatifnya.

Gedung dan Dewan

Pemkab Grobogan juga harus segera mencanangkan pembangunan gedung kesenian daerah yang representatif. Jika stadion sepak bola bisa dibangun dengan menelan banyak dana, maka Pemkab Grobogan selayaknya juga mampu membangun gedung kesenian daerah yang bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya.

Dengan adanya gedung kesenian daerah yang representatif, para seniman tentu akan lebih serius dan bersemangat mengembangkan kreativitas dan produktivitasnya. Untuk itu, gedung kesenian juga layak dilengkapi dengan studio atau bengkel seni. Misalnya, selain tersedia tempat untuk menggelar seni tradisional, juga tersedia alat-alat dan sarana untuk penciptaan karya-karya baru.

Pembangunan gedung kesenian di Grobogan tentu tidak akan mubazir, jika agenda festival kesenian daerah sudah dapat digelar rutin. Berkaitan dengan hal itu, dewan kesenian daerah (DKD) layak diaktifkan secara optimal dengan dukungan anggaran resmi yang memadai.

Faktanya, pejabat daerah hanya suka memanfaatkan seni dan seniman daerah untuk kepentingan politik sesaat saja. Misalnya, pejabat-pejabat yang nota bene elite partai di daerah hanya bersedia menggaet seniman daerah untuk kampanye pemilu dan pilkada saja. Setelah pemilu dan pilkada, tidak ada lagi pejabat daerah yang peduli terhadap nasib seni dan seniman setempat.
Pesona Investor

Adanya festival kesenian rutin dan gedung kesenian daerah yang representatif, serta terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan para seniman, membuat pesona Grobogan bisa menarik investor dan kaum wisatawan. Yang dimaksud dengan pesona Grobogan adalah seni tayub dan keunikan Bleduk Kuwu. Selama ini, pesona Grobogan tersebut ibarat intan yang belum digosok. Maka, Pemkab Grobogan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menggosoknya dengan serius sampai benar-benar cemerlang dan ìlayak jualî.

Karena letak geografisnya yang berada di antara Cepu (Blora) dan Semarang, pesona Grobogan tersebut sangat mungkin akan cepat populer di ranah global setelah banyak orang asing terlibat aktivitas pengeboran minyak di Blok Cepu dan proyek pembangunan jalan tol SemarangñBlora sudah terwujud.(68)

– Manaf Maulana, direktur Global Data Reform dan pemerhati sosial budaya.

Budaya Hidup Bersih di Grobogan * Oleh M Saifuddin Alia

2010-04-21T07:42:00.000-07:00

KEBERHASILAN Kabupaten Grobogan memperbaiki peringkat perolehan Adipura beberapa tahun terakhir ini, haruslah kita syukuri.
Hal itu mengingat tahun-tahun sebelumnya kendati telah bekerja keras untuk memperbaiki peringkat, hasilnya masih jauh dari harapan masyarakat. Baru beberapa tahun terakhir inilah dapat memperoleh hasil menggemberikan. Kesuksesan itu menjadikan daerah ini menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam persaingan meraih penghargaan tersebut.

Apalagi saat ini Grobogan terus berbenah. Bekerja keras untuk memperbaiki 20 titik atau kawasan yang menjadi penilaian. Terutama areal pasar, sekolah, jalan raya, dan terminal. Bila kerja keras ini selalu konsisten dilaksanakan, maka tidak mustahil ke depan daerah ini dapat meraih prestasi terbaik.

Penulis merasa optimistis, tidak lama lagi prestasi terbaik itu bisa dicapai, asalkan segenap masyarakat istikamah dalam merealisasikannya. Seluruh elemen hendaknya terus berusaha untuk membawa daerah ini menjadi kota yang bersih, rapi, dan indah.

Untuk itu, hal yang seyogianya dilaksanakan adalah perlunya menggalakkan kembali budaya bersih dan ramah terhadap lingkungan yang dulu pernah dicanangkan oleh Pemkab. Agar gerakan budaya bersih dan ramah lingkungan itu dapat berjalan maksimal, Pemkab hendaknya bisa menjadi pelopornya. Jangan sampai terjadi Pemkab yang mencanangkan, tetapi justru malah tidak bisa untuk dijadikan panutan.

Dalam konteks ini tidak ada pilihan lain bagi Pemkab kecuali harus mau dan mampu menjadi teladannya. Salah satunya adalah dengan cara lingkungan Pemkab setiap saat harus senantiasa bersih. Jangan sampai terlihat adanya kotoran sedikitpun di lingkungannya.

Bila perlu untuk menumbuhkan budaya bersih dan ramah lingkungan itu, Pemkab menerapkan hukuman bagi seluruh pegawai dyang terbukti tidak dapat menjaga kebersihan. Semisal membuang buntung rokok serta sampah sembarangan dan sebagainya.

Dengan diterapkannya aturan tegas tersebut, diharapkan budaya bersih akan tercipta di lingkungan Pemkab. Selanjutnya gerakan budaya bersih dan ramah lingkungan dengan sendirinya akan ditiru oleh pemerintah tingkat kecamatan dan desa.

Menjadi Teladan

Dalam hal ini, segenap pemerintah kecamatan dan desa juga harus mampu menjadi teladan dalam menciptakan budaya bersih dan ramah lingkungan. Setiap pegawai kantor kecamatan dan perangkat desa seyogianya bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebersihan dan ramah terhadap lingkungan telah menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari.

Di samping itu, mengingat penting dan mendesaknya budaya bersih dan ramah lingkungan segera terealisasi maka seluruh masyarakat diharapkan mendukung gerakan tersebut. Sebab penulis yakin tanpa ada dukungan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat upaya menggalakkan budaya bersih dan ramah lingkungan tidak dapat berjalan baik.

Dalam kaitan hal itu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan dapat mengambil peran aktif untuk membimbing anggota masyarakat membiasakan hidup bersih dan ramah lingkungan. Dengan peranan aktif tokoh itulah, gerakan menciptakan budaya besih dan ramah lingkungan dipastikan berjalan optimal. Tokoh agama dapat mengimbau masyarakat untuk selalu hidup bersih dan ramah lingkungan lewat majelis-majelis pengajian dan lain-lain. Setiap saat memberi ceramah atau mauidhah hasanah, tokoh agama dapat menyelipkan materi tentang pentingnya budaya bersih dan ramah lingkungan.

Begitu pula halnya dengan tokoh masyarakat. Setiap ada forum warga, seperti rapat tingkat RT, RW dan desa, diharapkan dapat mengampanyekan budaya bersih dan ramah lingkungan. Bahkan bila perlu berbagai lomba tentang kebersihan lingkungan kembali digalakkan. Mulai tingkat RT, RW, desa, kecamatan, sampai kabupaten diadakan perlombaan kebersihan lingkungan secara serempak.

Dengan adanya teladan dari Pemkab dan dukungan total dari elemen masyarakat secara konsisten, niscaya tidak lama lagi budaya bersih dan ramah lingkungan terwujud di seluruh wilayah Grobogan. Dengan demikian, impian masyarakat agar daerahnya memboyong piala Adipura dapat terealisasi. (10)

— M Saifuddin Alia, Ketua Lajnah Taílif Wan Nasyr Kabupaten Grobogan, Sekretaris Forum Nasional Pers Pesantren (FNPP) Jateng
Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/15/105795/Budaya-Hidup-Bersih-di-Grobogan

Dua TKI Grobogan Hilang di Arab Saudi

2010-04-21T07:38:00.000-07:00

Grobogan, Cybernews. Dua tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Grobogan, belum jelas nasibnya setelah hilang kontak dengan keluarga. Mereka adalah Siti Rohmah (33), warga Desa Karangpaing, Kecamatan Karangrayung, dan Tuminah (24), warga Desa Gundi, Kecamatan Godong.

Kedua TKI tersebut bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Menurut keterangan dari pihak agen di Arab, Siti Rohimah sudah pulang ke tanah air pada 18 Februari 2010. Namun, hingga sekarang keberadaan ibu dua anak itu menjadi tidak jelas setelah pihak keluarga menemui jalan buntu karena nomor telepon majikannya tidak bisa dihubungi kembali.
"Padahal sesuai surat dari imigrasi, istri saya sudah pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda pada 18 februari lalu. Sedangkan kontak terakhir dari istri saya terjadi saat lebaran tahun lalu. Saat itu dia bilang kalau bayarannya
susah ditagih, dan dia akan pulan Februari ini," kata Eko Wahyudi (35), sang suami, Kamis (18/3).
Dituturkan Eko, istrinya pergi ke Arab meninggalkan dua anak yang masih kecil. Ia berangkat pada 2007 yang mestinya kontrak kerjanya sudah habis pada 2009 lalu. Namun ketika akan habis masa kontraknya, kabarnya ada perpanjangan setahun atas permintaan majikan. Merasa masih ada gaji yang belum dibayar, terpaksa istri saya menyanggupi hingga Februari 2012.
Pihak keluarga telah berusaha mengomunikasikan dengan PJTKI PT AMRI termasuk kepada sponsor perusahaan tersebut atas nama Jumain, namun selalu mendapat jawaban kurang memuaskan dan cenderung dipersulit.
Setali tiga uang, Tuminah (24) warga Desa Gundi Kecamatan Godong dinyatakan buram keberadaannya oleh keluarga, setelah selama setahun terakhir gadis lajang itu hilang kontak dengan keluarganya. Pihak keluarga mengaku pernah menghubungi rekan Tuminah di Arab lewat telepon. Ketika itu rekannya menjawab, Tuminah bekerja di lantai satu apartemen yang sama. Diceritakan pula hingga 1,5 tahun sejak bekerja di majikan bernama Hasan Sa’dullah (Thaif Arab Saudi) tidak digaji. Bahkan korban sempat disekap oleh majikannya karena sebuah masalah.
"Sepertinya dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang luar. Apalagi untuk menghubungi keluarga," jelas Hamdi, kerabat korban.
Manager Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lestari Kabupaten Grobogan, Muslikin mengeluhkan kondisi ini. Pihaknya meminta pemkab lebih serius dalam memikirkan keselamatan calon maupun TKI Grobogan. Atas tidak jelasnya dua TKI di atas, pihaknya sudah melakukan pendampingan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Grobogan untuk menyelesaikan kasusnya. Dinas sudah berjanji akan memanggil PJTKI dan sponsor yang memberangkatkan korban untuk bekerjasama menangani hal ini.
( Dheky Kenedi /CN12 )

Powered by Telkomsel Blackberry

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/03/18/49575/Dua-TKI-Grobogan-Hilang-di-Arab-Saudi

Grobogan Raih Rekor Muri dalam acara bakar jagung terbanyak di Alun-alun Purwodadi

2010-04-18T09:03:00.000-07:00

GROBOGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan bersama Gerakan Pramuka berhasil menorehkan rekor Muri dalam acara bakar jagung terbanyak di Alun-alun Purwodadi. Acara yang digelar dalam rangkaian Hari Jadi Ke-284 Kabupaten Grobogan itu diikuti 1.200 orang yang terdiri dari anggota pramuka, instansi, dan masyarakat umum.

Peralatan yang digunakan untuk membakar jagung juga menarik perhatian pengunjung. Pasalnya, tungku untuk membakar jagung dibuat melingkari Alun-alun menyerupai bentuk obat nyamuk bakar.

’’Acara ini kami selenggarakan sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat dan petani pada umumnya. Karena mereka, Kabupaten Grobogan menjadi penghasil jagung nomor satu di Indonesia. Dengan acara ini membuktikan dan memotivasi bahwa kita layak mendapat apresiasi atas apa yang kita hasilkan,’’ ujar Bupati.

Hasil produksi jagung yang melebihi 700 ribu ton/tahun dengan areal pertanian yang tidak mudah untuk memperoleh air membuat prestasi tersendiri. Keuletan petani yang selalu ’’ngocori’’ tanaman jagung saat kemarau membuat Bupati bangga.

Bupati berharap para petani untuk tetap meningkatkan dan melestarikan jumlah produksi jagung. Pasalnya jenis jagung yang ada di Grobogan kualitasnya cukup bagus, dan dari segi kuantitas mampu mengungguli dengan daerah lain penghasil jagung.

’’Kami harapkan selain produksi ditingkatkan, juga tetap mampu menaikkan kualitas jagung. Hal itu untuk menaikkan harga tawar atas hasil produksi kita,’’ imbuhnya.
3,276 Ton Manajer Muri Sri Widayati mengatakan, Pemkab Grobogan berhasil meraih rekor Muri dalam menggelar bakar jagung dengan jumlah 3,276 ton. Pembakaran jagung tersebut dilakukan diatas tungku sepanjang 1 kilometer, dan dihadiri ribuan orang.

’’Sebelumnya, mahasiswa Budidaya Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang melakukan hal serupa namun hanya seberat 2,5 ton dan tungku sepanjang 530 meter. Saat ini rekor tersebut terpecahkan untuk kategori terbanyak dan terpanjang oleh Pemkab bersama Gerakan Pramuka,’’ ujarnya.

Rekor Muri yang dicatat kali ini masuk dalam urutan ke 4.226. Dalam penilaian untuk bisa tercatat di Muri didasarkan empat kategori, yaitu Paling, Pertama, Unik, dan Langka (PPUL). Jika nantinya ada yang melebihi dari jumlah apa yang telah dilakukan Pemkab kali ini, maka piagam yang telah kami berikan otomatis gugur. Meski begitu segala torehan yang berhasil diraih tercatat di sejarah rekor Muri.

CalBup Grobogan HM Nurwibowo Ikuti Arus Bawah

2010-04-18T09:01:00.000-07:00

GROBOGAN - Meski pemungutan suara untuk Pilkada Kabupaten Grobogan masih cukup lama yaitu bulan Januai 2011, namun wacana siapa yang bakal maju menjadi bupati santer dibicarakan. Salah satunya yaitu HM Nurwibowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PKB sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan. Ketika diklarifikasi terkait rencana pencalonan dirinya menjadi orang nomor satu di Grobogan, Nurwibowo mengatakan masih menunggu apa yang arus bawah kehendaki. Yang pasti pihaknya mengaku siap bila arus bawah menghendaki dirinya untuk maju dalam upaya meraih posisi orang nomor satu di Kabupaten Grobogan.’’Pak Helmy Faishal Zaini (Menteri PDT) yang notabene juga sebagai salah satu pengurus di DPP PKB memang menyarankan saya untuk maju dalam pilkada. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke rumah saya di Tanggungharjo, belum lama ini. Namun kita juga masih menunggu aspirasi dari arus bawah internal PKB sekaligus masyarakat,’’ kata HM Nurwibowo, Minggu (11/4).Ketika ditanya mengenai NU yang Khittah terkait perpolitikan, pihaknya membenarkan. Tetapi, sebagai sesama warga Nahdliyin pasti akan saling membantu namun terlepas dari organisasi NU itu sendiri. Pihaknya tidak akan gegabah dengan memaksakan diri maju dalam pilkada jika tidak diharapkan masyarakat dan pendukung PKB.’’Intinya saya siap dan akan menganggap itu sebagai amanah. Bagaimana pun menjadi bupati itu harus kembali bertujuan ke masyarakat meski telah menjadi nomor satu,’’ ungkapnya. Mekanisme partai untuk merapatkan terlebih dahulu atas siapa nama yang akan diusung dalam pilkada. Rapat tersebut mutlak diperlukan untuk mempersatukan visi dan misi antarpendukung PKB dalam perpolitikan di pilkada mendatang. ’’Selain itu restu dari para kiai mutlak dibutuhkan untuk memperlancar proses ini. Sebagai warga Nahdliyin sekaligus Ketua DPC PKB, otomatis restu para kiai akan berperan sangat besar memuluskan langkah bila nanti positif maju dalam pilkada,’’ katanya.

Purwodadi Grobogan Janda Bunuh Diri di Sungai Lusi

2010-04-17T14:11:00.000-07:00

GROBOGAN - Seorang janda beranak dua, Harini (45) warga Kampung Jagalan Utara, Kecamatan Purwodadi nekat mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke Sungai Lusi,
kemarin. Korban melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan sungai tersebut, sekitar pukul 04.00. Kejadian itu diketahui Slamet (62), pencari ikan di sekitar lokasi kejadian.

’’Saat itu, saya sedang mencari ikan. Tiba-tiba saya melihat dari atas jembatan ada seorang wanita melompat ke sungai. Karena tidak bisa berenang, akhirnya saya hanya berteriak minta tolong warga,’’ kata warga Desa Getas Kecamatan Grobogan itu.

Mendengar teriakan saksi, beberapa warga langsung mendatangi lokasi. Mereka langsung mencari korban ke dasar sungai dengan menyelam. Namun, korban tidak ditemukan.
Air Keruh Akhirnya, warga meminta pertolongan Tim SAR kabupaten Grobogan. Selain itu, warga juga melaporkan ke Polsekta Purwodadi. ’’Kami langsung mendatangi TKP ketika ada laporan warga yang bunuh diri. Karena lokasinya tepat berada di bawah jembatan, maka kerumunan warga yang menonton juga sempat memacetkan lalu lintas,’’ kata Kapolsekta Purwodadi AKP CH Purnomo.

Hingga berita ini diturunkan, korban belum ditemukan. Sebab, airnya keruh serta arusnya deras. Mengenai sebab korban bunuh diri masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa warga sekitar menduga korban nekat mengakhiri hidup karena menanggung sakit yang selama ini dideritanya.

Menurut tetangga korban, Suhud Sutrisno (53), Harini sejak ditinggal mati suaminya diketahui mengidap sakit gula hingga rabun di kedua matanya sejak empat tahun lalu. Penyakit gula juga menyebabkan korban tidak lagi berjualan sebagai pedagang sate di depan Kantor Pegadaian Purwodadi. (K11-90)
Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/15/105742/Janda-Bunuh-Diri-di-Sungai-Lusi

Grobogan Dirut BPR BKK Purwodadi Divonis Bebas

2010-04-17T13:56:00.000-07:00

GROBOGAN- Dalam sidang putusan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung BPR BKK Purwodadi senilai Rp 1,5 miliar kemarin sore, ketiga terdakwa divonis bebas.
Ketiga terdakwa tersebut, Dirut BPR BKK Sudarsono (57), Anang Pratomo (26) Direktur PT Puja Perkasa, serta staf dari PT Sempalan Teknologi Nasional (STN) Slamet Edy Santoso (31).

Majelis hakim yang diketuai Eny Indriartini SH tidak melihat kerugian hasil audit BPKP sebesar Rp 264.090.887 sebagai kerugian Negara. Pasalnya jumlah itu masih bagian dari 10 persen keuntungan pelaksana jasa konstruksi.
Atas putusan ini, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi akan melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku.

''Pasti kita akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Putusan ini belum inkracht, sehingga masih ada kesempatan bagi kami dengan pengajuan kasasi,'' kata Jaksa Ahmad Syahruddin SH didampingi Siti Mutiatin SH, kemarin.
Majelis hakim menyampaikan bahwa salah satu dari empat unsur delik di kedua pasal tuntutan (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor) yaitu unsur kerugian negara tidak terbukti. Namun ketiga unsur lain seperti unsur pelaku, memperkaya diri sendiri maupun orang lain, serta penyalahgunaan wewenang terpenuhi.

Pada sidang sebelumnya, (Senin, 12/4) majelis hakim sepakat bahwa laba perusahaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan gedung tersebut merupakan kekayaan daerah/Negara. Selain itu majelis juga berpendapat bahwa BPKP sebagai lembaga resmi negara berhak untuk mengaudit pelaksanaan proyek tersebut.
Sujud Syukur Setelah dibacakannya putusan oleh majelis hakim, Sudarsono langsung bersujud syukur dan disambut tangis haru keluarga serta hadirin sidang.
Sementara itu kuasa hukum tersangka yang beranggotakan M Ali Purnomo SH MH, Khaerul SH, Dwi Nuryanto SH, Radja Sufi SH, dan Ridwan SH langsung menyalami Sudarsono.

''Ternyata ditengah kondisi penegakan hukum yang masih carut marut di negeri ini masih ada keadilan di Purwodadi. Kami sangat menghargai keobjektifitasan majelis hakim,'' ungkap Khaerul.

Seperti diketahui, Sudarsono, Anang Pratomo, dan Slamet Edy diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung BPR BKK senilai Rp 1,5 miliar. Sudarsono dan Slamet Edy dituntut 2 tahun penjara serta denda 150 juta subsider 10 bulan. Sedangkan Anang Pratomo dituntut jaksa 1 tahun penjara serta denda 75 juta subsider 5 bulan. Ketiga terdakwa tersebut bahkan sempat menjalani tahanan oleh jaksa. Namun oleh kuasa hukum mereka diajukan penangguhan penahanan yang kemudian dikabulkan pengadilan. (K11-16)
Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/17/106065/Dirut-BPR-BKK-Purwodadi-Divonis-Bebas

Petani harapkan Kenaikan Harga Pupuk Harus di Bawah 30 %

2010-04-06T13:37:00.000-07:00

GROBOGAN Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Grobogan mengingatkan pemerintah agar kenaikan harga pupuk harus dikisaran 10-30 persen.
Jika melebihi angka itu dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan antara biaya produksi dengan pendapatan petani.

‘’Dampaknya akan luar biasa menyakitkan bagi petani bila kenaikan itu diatas 30 persen. Kalau bisa jangan sampai melebihi 10 persen, namun kami juga tidak mengesampingkan pendanaan pemerintah untuk subsidi pupuk itu sendiri,’’ kata Wardi, Ketua KTNA Grobogan, Minggu (4/4).

Dikatakan, ketika harga pupuk naik, maka ongkos tenaga serta pendukung produksi lainnya akan ikut naik. Pihaknya juga mengingatkan sebaiknya rencana kenaikan harga pupuk jangan terlalu lama diungkapkan ke masyarakat karena oknum penimbun akan melihat hal ini sebagai peluang. Pihaknya mewakili petani di Grobogan juga berterima kasih kepada pemerintah yang menambah stok pupuk, sehingga tidak terjadi kelangkaan.

Teguh (32) petani Desa Banjarejo Kecamatan Gabus mengatakan, meski pemerintah telah menaikkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), namun praktik yang terjadi di lapangan gabah produksi petani hanya laku dikisaran Rp 2.000 - Rp 2200. Faktor sulitnya menembus pembelian oleh Bulog yang dilakukan pedagang maupun tengkulak dinilainya berimbas ke bawah yaitu petani.

Perketat Pengawasan

Menurut kepala Dinas Pertanian dan TPH (Dinpertan TPH) Dr Ir H Soemarsono MSi pemerintah daerah se-Jateng telah diwakili Pemprov dalam usulan mengenai rencana kenaikan harga pupuk. Disebutkan, Gubernur telah menulis surat ke Presiden mengenai angka prosentase kenaikkan harga pupuk yang sebaiknya digunakan.

Sementara itu menurut anggota Komisi IV DPR RI Ir Djoko Udjianto pemerintah telah diminta untuk tidak menaikkan harga pupuk sebelum ada rapat dengan DPR.

Untuk tidak memberatkan petani, Pemerintah juga harus memberi pengetahuan yang baik kepada petani menganai cara mengelola gabah pascapanen supaya harga tidak turun. Selain itu diperketat pengawasan agar tidak muncul mafia atau oknum baik itu dari distributor pupuk, Dinas Pertanian, petugas Bulog, dan yang paling rawan adalah tengkulak atau pedagang.

‘’Anggota Dewan juga jangan sampai mengusulkan peraturan yang hanya mementingkan segelintir orang yang telah memberinya kompensasi di belakang hari,’’ tegasnya.

Pihaknya menilai selama ini banyak pedagang atau tengkulak yang nakal dengan menjual gabah atau beras kualitas bagus ke pasaran dengan harga tinggi, namun yang jelek disetorkan ke Bulog.
Sumber : Suara Merdeka

Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Diminta Sukseskan Adipura

2010-04-06T13:32:00.000-07:00

GROBOGAN: Menjelang penilaian Adipura tahap kedua. Pemkab Grobogan meminta pedagang kaki lima (PKL) ikut menyukseskan program untuk meraih penghargaan. Sebab, penilaian Adipura tahap pertama yang telah dilakukan pada Oktober dan November 2009, Kabupaten Grobogan berhasil meraih nilai 74 dan menempati peringkat 6 di Jawa Tengah.
Wakil Bupati Icek Baskoro, pada acara pengarahan PKL di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, belum lama ini, mengatakan, PKL agar tidak menghabiskan seluruh trotoar untuk berjualan. Selain itu, mematuhi jam berjualan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Bupati, bahwa waktu berjualan bagi PKL mulai pukul 16.00-06.00 WIB. (K11-90)

PRG Dibuka Hari Ini

GROBOGAN: Pekan Raya Grobogan (PRG) akan dibuka mulai Sabtu (3/4) ini. Upacara pembukaan di halaman Setda Grobogan, pukul 14.00 oleh Bupati H Bambang Pudjiono SH. Dalam kegiatan pembukaan itu akan ditampilkan kesenian daerah, seperti reog Gondorio dan perkusi show oleh siswa dari beberapa sekolah di Kabupaten Grobogan.

Koordinator acara dari Golden Kasih Management selaku event organizer (EO) Kinanti Wahyuningtias mengatakan kegiatan itu berlangsung selama 15 hari. Pihanya memastikan akan menarik para pengunjung. Sebab, Alun-alun Purwodadi diubah menjadi lokasi pameran yang diisi 70 stan, serta panggung hiburan menarik. Selain itu, akan ditampilkan sejumlah grup band, seperti The Dangduters dan Kangen Band. (K11-90)

Empat Santri Terseret Arus Tuntang

DEMAK Empat santri Pondok Pesantren (Ponpes) As Salafiyah, Babadan Sumberejo Bonang terseret arus Sungai Tuntang yang sedang meluap, kemarin. Mereka adalah Tanjlul Huda (16) warga Dukuh Krajan, Desa Ringin Telu, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, Jamal, (16,) Ali Mukhson (17) dan Rohimin,(17),warga Desa Sumberejo, Bonang.

Kendati sempat hanyut Jamal, Mukhson, dan Rohimin bisa berenang ke tepi, sedangkan Tanjlul terseret arus dan belum diketahui keberadaannya. Menurut Subakti (17), warga Babadan yang juga santri pondok, kejadian berawal ketika teman-temannya bermaksud menyeberangi Sungai Tuntang dari bepergian. ‘’Lantaran tidak ada perahu, mereka nekat menyeberang dengan berenang. Padahal, bentangan sungai dari timur ke barat cukup jauh,’’ ungkapnya.

Mereka pun terseret arus, meski tiga di antaranya berhasil menepi. Diperkirakan, Tanjlul kurang mahir berenang, sehingga begitu masuk sungai tubuhnya langsung hanyut. Sebelum terseret arus, Jamal yang saat itu berdekatan dengan korban, berusaha meraih tubuhnya namun tidak berhasil. Demikian halnya dengan rekan korban yang lain.
Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/04/03/104184/PKL-Diminta-Sukseskan-Adipura

Hebat Hutan Grobogan Dilirik Investor Asing

2010-04-06T13:27:00.001-07:00

GROBOGAN- Sejumlah investor mulai melirik potensi hutan di wilayah Kabupaten Grobogan. Bahkan, ada investor asing yang siap mengucurkan dana jutaan dolar untuk perkebunan. Salah satunya adalah PT Waterland Asia Bio Ventures mitra kerja Perum Perhutani. Perusahaan itu menilai hutan di wilayah KPH Purwodadi cukup baik untuk pengembangan perkebunan, terutama penanaman jarak pagar (Jatropha Curcas). Selain itu, PT Kimia Farma juga mempelajari potensi hutan di kabupaten setempat.

‘’Perusahaan kami, menilai Bupati dan Perhutani sangat mendukung kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hal itu dibuktikan peningkatan luas hutan dari semula 500 hektare menjadi 1.000 hektare,’’ kata Presdir PT Waterland Asia Bio Ventures Mr Drs Ir William L Nolien Msc Bsc disela-sela penyerahan sharing produksi kayu tahun 2009 untuk LMDH wilayah KPH Purwodadi di Balai Desa Penganten, Kecamatan Klambu, Rabu (31/3)
Dia mengatakan, potensi daerah hutan di Purwodadi menjadi sorotan internasional. Direncanakan pada 24 April mendatang salah satu Menteri dari Belanda bersama Dubes Australia untuk Indonesia ke Grobogan. Mereka akan meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat untuk berinvetasi.

PT Waterland Asia Bio Ventures dari Inggris akan menanam modalnya sebesar 9 juta dolar, dari Australia 6 juta dolar. Sedangkan Belanda yang mewakili Uni Eropa akan mengucurkan investasi sebesar Rp 144 juta dolar khusus penanaman pagar jarak di Jateng.
Dijarah Sementara itu, Kepala Perhutani Unit I Jateng Ir Heru Siswanto MBA mengungkapkan, di Kabupaten Grobogan beberapa waktu lalu hutannya banyak dijarah, sehingga sharing produksi kayu tahun 2009 hanya mendapat Rp 393 juta. ‘’Atau kalah dengan Kabupaten Blora yang mendapat sharing produksi sebesar Rp 5 miliar. Meski demikian, daerah ini hutannya lebih luas dan produksi kayunya tinggi,’’ terangnya.

Dia mengatakan, supaya panennya lebih cepat maka sepuluh tahun lalu di lahan bekas jarahan ditanami bibit jati berkualitas yang bisa dipanen ketika usia pohon 20 tahun. ‘’Kami juga bekerja sama dengan Kimia Farma dalam pengembangan tanaman jarak kepyar,’’ terangnya didampingi KKPH Purwodadi Ir Roberto P Esdyanto.

Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono SH menyambut baik investasi yang akan ditanamkan di wilayahnya.

PDIP dan Golkar Pelajari Tujuan Penggagas

2010-03-26T09:13:00.000-07:00

GROBOGAN- Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar masih pelajari tujuan akhir dari para penggagas hak angket terkait usulan membentuk pansus tenaga honorer.
Hal itu dibuktikan dengan belum terdapatnya tanda tangan anggota Dewan dari kedua partai tersebut di antara 30 tanda tangan yang telah terkumpul.
”Selain kami ada pula Partai Golkar yang juga belum membubuhkan tanda tangan. Intinya kami masih melihat dan mengartikan maksud dari tujuan digagasnya usulan membentuk pansus tenaga honorer. Jangan sampai hal ini digunakan misalnya untuk menaikkan harga tawar menjelang pilkada,” kata M Yaeni SH, Ketua DPC PDIP yang juga Ketua DPRD Grobogan, kemarin.

Mengingat tenaga honorer yang marak di tiap SKPD, pihaknya melihat dari sisi kebutuhan. Apabila memang dibutuhkan dinas tersebut, maka pengadaan itu sah-sah saja seperti guru, dan tenaga medis. Namun bila pengadaan itu hanya untuk menambah ”kantong” oknum yang membawa semakin tebal, maka perlu dihentikan dan diusut.

”Namun bila kita sudah jelas tujuan usulan pembentukan pansus yaitu benar-benar mengungkap sesuatu atau meluruskan yang tidak benar, maka kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.

Mempelajari

Senada, Wasono Nugroho SH, anggota Dewan dari Partai Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD mengatakan, sementara ini pihaknya juga masih mempelajari dan mengartikan wacana beberapa anggota Dewan yang hendak mengajukan hak angket pembentukan pansus tenaga honorer.

Pihaknya menilai, sebagai wakil rakyat sebaiknya benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk golongan. Partai Golkar di Dewan akan tetap solid untuk mempertimbangkan matang-matang usulan tersebut. Pihaknya akan otomatis menyetujui bila memang tujuan akhirnya untuk kepentingan rakyat.

Sebelum sampai pembentukan pansus, terdapat tahap awal yaitu diparipurnakan untuk memenuhi persyaratan hak interpelasi yang harus disetujui minimal duapertiga jumlah anggota Dewan.

Setelah itu baru melaksanakan atau mengajukan pertanyaan kepada Bupati dan pihak terkait. Apabila masih diragukan jawabannya, maka anggota Dewan berhak menggunakan hak angket yang minimal disetujui tujuh anggota dari dua fraksi untuk mengusulkan pembentukan pansus.

Sesuai perhitungan, apabila PDIP dan Partai Golkar yang memiliki 18 dari 50 kursi anggota Dewan tidak menyetujui hak interpelasi, maka secara otomatis tidak akan bisa berjalan lebih jauh mengenai pembentukan pansus tenaga honorer. Banyak pihak yang sudah menunggu kelanjutan masalah ini, mengingat situasi politik yang mulai menghangat di Grobogan. (K11-16)

Tanggul Sungai Jajar Baru Kembali Jebol

2010-03-26T09:12:00.000-07:00

235 Ha Tanaman Padi Terendam

GROBOGAN- Sebanyak 625 rumah dan 235 hektare tanaman padi di Desa Anggaswangi serta Kemloko terendam air setinggi setengah hingga satu meter akibat tanggul Sungai Jajar Baru di Desa Anggaswangi kembali jebol, Kamis (25/3) dini hari. Jebolnya tanggul sepanjang 20 meter di sebelah selatan titik yang baru satu bulan diperbaiki oleh balai PSDA Jateng itu juga menyebabkan jalur lalu lintas yang menghubungkan Kota Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali terputus karena ketinggian air di jalan mencapai 75 centimeter.

Sementara itu di Desa Rowosari, Kecamatan Gubug sekitar 70 rumah penduduk mengalami hal serupa akibat jebolnya tanggul Sungai KB-1 sepanjang 10 meter.

Tanaman Kedua

”Kejadian itu mengagetkan warga. Mengingat tanggul tersebut telah diperbaiki sebulan lalu. Sama seperti banjir di bulan Februari lalu, kemarin hujan yang mengguyur daerah kami tidak begitu deras, namun di daerah hulu (Pegunungan Kendeng selatan Kecamatan Karangrayung dan Kecamatan Juwangi Boyolali) turun hujan deras, sehingga debit air sungai bertambah,” kata Kades Anggaswangi, Dwi Sulistyo BA, kemarin.

Dijelaskan, karena limpahan air dari hulu melebihi ambang batas, maka tanggul yang berada persis di sebelah selatan titik yang jebol 18 Februari lalu tidak mampu menahan. Limpahan air selain menggenangi Desa Anggaswangi, juga merembet ke wilayah Desa Kemloko.

Kades Kemloko, Suyanto mengatakan, seluas 115 hektare tanaman padi yang baru berumur 15 hari tergenang air setinggi 65 centimeter. ”Padahal tanaman padi tersebut adalah tanaman kedua yang ditanam setelah sebelumnya rusak terendam banjir Februari lalu,” kata mantan anggota Dewan periode 1999-2004 ini.

Selain itu akibat hujan semalaman dalam waktu bersamaan, Sungai Tlatar di Kecamatan Penawangan meluap. Sedikitnya 70 rumah warga Desa Watupawon dan 40 rumah warga desa Bologarang Kecamatan Penawangan terendam air hingga 50 centimeter.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengairan Grobogan Ir Rudi Atmoko MM mengatakan, jebolnya tanggul Sungai Jajar Baru tersebut disebabkan karena tidak mampu menahan arus dan volume air yang ada. ”Sudah waktunya Sungai Jajar Baru dan Jajar Lama dinormalisasi oleh Balai PSDA Jateng, karena tingkat sedimentasinya sudah sangat tinggi,” ungkapnya. (K11-16)

Gubernur Jawa Tengah Implementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Deso” Di Grobogan

2010-03-21T10:33:00.001-07:00

Gubernur Jawa Tengah Implementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Deso” Di Grobogan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo melakukan kunjungan kerja di Desa Monggot Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan untuk mengimplementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Desa” yang berlangsung di lapangan Desa Monggot, Kamis (2/7). Gubernur Bibit Waluyo yang didampingi Kepala SKPD terkait Propinsi Jawa Tengah, diterima oleh Bupati Grobogan H.Bambang Pudjiono. SH. Hadir dalam acara itu, jajaran penjabat Kabupaten Grobogan; Muspida, Ketua DPRD, Kepala Dinas/Instansi terkait dan undangan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bibit Waluyo berharap kepada seluruh SKPD dan masayarakat Grobogan Program “Bali Ndesa Mbangun Desa” agar di sambut dengan gembrigah dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya itu yang diinginkan, lainnya tidak.
Program tersebut dapat dikembagkan di pedesaan, dengan berbagai bantuan yang baru saja diserahkan tersebut. Ada ternak, bibit unggul jati, jarak, nyamplung. Itu semua dalam rangka untuk menyatu dengan alam, tanaman tersebut harus di tanam dan di pelihara, supaya alam ijo royo-royo.
Kalau alam kelihatan ijo royo-royo, maka di situ ada kehidupan dan air. Maka hutan yang ada jangan di rusak. Semakin hutan rusak, masyarakat semakin sengsara. Air tidak ada, panas bukan main. Untuk itu pohon tersebut, wajib hukumnya harus di tanam.
Pihaknya berjanji, akan memberikan berbagai bantuan untuk kelestarian alam. Jika hutannya lestari rakyat mesti mukti, sebaliknya hutan rusak rakyat mesti sengsara. Nanti saat musim penghujan, tanam pohon dan jangan lupa di pelihara dengan baik, supaya tumbuh subur.
Gubernur menyatakan siap membantu apa saja kepada warga Grobogan, asal mau gembrigah dan bekerja keras, termasuk membantu modal dari BPD. Yang perlu di catat, asal bantuan tersebut harus dikembalikan. Semua itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saat meninjau Bedung Kali Lanang yang nantinya mendapat aliran dari Sungai Tuntang, pihaknya mengupayakan, mendapat dana dari Departemen PU sebesar Rp 15 Milyar. Dana sebesar itu, sebagai upaya untuk mengfungsikan Bendung Kali Lanang, yang kini keadaannya memprhatinkan. Bendung Lanang jika dapat berfungsi nantinya, akan mampu mengairi ribuan sawah di sekitarnya.
Ketua Bappeda Jawa Tengah, melaporkan bahwa kunjungan Gubernur Jawa Tengah ini dalam rangka mengimplementasika Program “Bali Ndesa Bangun Desa” dan pemberian berbagai bantuan untuk kemajuan Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Ruang linghkup dan sasaran bantuan mencapai nilai setara Rp 7,5 Milyard.
Bantuan sebesar itu dengan perincian Rp 6,9 Milyard dari APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBN, sisanya dari donatur. Secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama sesuai misi sebesar Rp 2,7 Milyar, yaitu meliputi bantuan simpan pinjaman untuk kelompok perempuan, peningkatan mutu intensifikasi kedelai, kacang hijau dan padi non hibrida, bantuan bibit jati unggul dan mangga okulasi, bantuan bibit nyamplung untuk kawasan sekitar Wdungk Kedung Ombo, bantuan bibit jarak pagar, sapi dan biji kapas, serta bantuan instanlasi bio gas asal ternak untuk masyarakat.
Selain itu, bantuan pemipil jagung, bantuan pengadaan jaring gilnet, serta pembuatan leservas dan penebaran benih ikan. Adapun kategori kelompok ke dua yang sejalan dengan misi yang ke empat yaitu peningkatan suber daya manusia, maka dialokasikan dana senilai Rp 3,26 Milyard yaitu alokasi dari bidang pendidikan, bantuan pelayanan pengendilian penduduk, dan bantuan untuk Puskesmas, rumah sakit serta bantuan bidang kesehatan lainnya.
Kategori ke tiga sesuai misi ke lima, adalah untuk infrastruktur dan sarana pendkung lainnya meliputi bantuan pemugaran rumah tipe C Sarpras lngkungan serta pembuatan sertifikasi tanah dan bantuan pembangunan untuk bangunan evakuasi bencana alam, serta simulasi perumah swadaya.
Gubernur Jawa Tengah Implementasikan Program “Bali Ndeso Mbangun Deso” Di Grobogan
(Dikutip dari; grobogan.go.id) juga : http://forum.grobogan.com/viewtopic.php?f=24&t=1407

Pihak Ketiga Hadir Promosikan Daerah

2010-03-17T08:17:00.001-07:00

UNTUK mempromosikan potensi daerah agar dilirik investor, Pemkab Grobogan mengagendakan Pekan Raya Grobogan, pada April mendatang. Kegiatan dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Ke-284 Kabupaten Grobogan itu akan digelar pihak ketiga.
Sebab, investor tidak akan datang dan bekerjasama begitu saja dengan pemerintah daerah, apabila belum mengetahui secara pasti potensinya. Mereka akan mengkalkulasi take and give dalam kerjasama tersebut.

Untuk itu, Pemkab Grobogan perlu lebih cermat mempromosi potensinya serta menangkap peluang yang ada, agar tidak tertinggal dengan kabupaten lain di Jateng yang lebih dahulu memperoleh reward atas inisiatif mereka yang cerdas menjual potensi daerah.

Berkaitan dengan Hari Jadi ke-284 Kabupaten Grobogan kali ini, pihak ketiga muncul untuk mengurangi beban pemkab dalam mengenalkan potensi itu kepada masyarakat dan investor.

Kasih Golden Management sebagai pihak ketiga itu akan menggelar Pekan Raya Grobogan. Selain mempromosikan potensi daerah juga menghibur masyarakat.

‘’Acara ini digelar pada 3-17 April 2010 di Alun-alun Purwodadi. Semua pendanaan murni dari kami sebagai event organizer dan sponsor. Penyewaan tempat di alun-alun pun kami bayar penuh sesuai ketentuan Pemkab,’’ kata Kinanti Wahyuningtias (24), koordinator Kasih Golden Management, Rabu (3/3).

Untuk menyemarakkan kegiatan itu, akan mengundang grup musik ternama, Kangen Band.
Pekan Raya Grobogan itu dilaksanakan secara tertutup di dalam tenda ber-AC.

Di tempat tersebut akan digelar berbagai acara, seperti pameran potensi daerah, pelatihan jurnalistik, UKM, dan pembuatan blog kepada masyarakat. Selain itu, diselenggarakan lomba khasidah klasik, menyanyi tembang Grobogan, serta lomba tari/ dance.

Peningkatan Pelayanan

Ketua Panitia Hari Jadi Grobogan ke 284, Ir Edhie Sudaryanto MM mengatakan, Pemkab juga memiliki serangkaian acara, di antaranya pementasan wayang kulit di pendopo, ziarah makam Ki Ageng Selo dan Adipati Puger yang dilaksanakan hari ini, Kamis (4/3).

‘’Selain itu, ada Grobogan Bersholawat dan Grobogan Berdzikir di dua waktu berbeda di bulan ini. Untuk kegiatan Hari Jadi, kami anggarkan Rp 172.605.000 atau sebesar 40 persen dari pendanaan acara yang sama tahun lalu,’’ kata Edhie didampingi Kabag Humas Drs Sugeng, kemarin.

Sugeng mengatakan, tema yang diusung kali ini adalah ‘’Peningkatan Pelayanan Publik untuk Mensejahterakan Masyarakat’’. Dengan tema ini diharapkan, jajaran birokrasi dari bupati hingga RT/RW dengan dukungan DPRD bertekad memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang selama ini dinilai masih kurang. Apakah tema tersebut akan terwujud? Tunggu saja jawabannya. (Dheky Kenedi-90)

Pejabat Dinas Bina Marga Grobogan Jadi Tersangka Kasus Proyek Jalan Kandangan-Tuko

2010-03-17T08:14:00.000-07:00

GROBOGAN- Kejaksaan Negeri Purwodadi menetapkan salah satu pejabat dari Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan sebagai tersangka dalam kasus proyek peningkatan jalan Kandangan-Tuko senilai Rp 9,4 miliar.
Pejabat itu adalah Kabid Bina Marga Wilayah Timur, Aris Munandar ST MT, yang Jumat (5/3) dilantik Bupati sebagai Kabid Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Cipta Karya.

Sebelumnya, Kejari juga menetapkan pejabat di dinas yang sama, Ir Edy Karyoso MM, sebagai tersangka kasus proyek peningkatan jalan Gubug-Jeketro senilai Rp 6 miliar.

Kedua proyek peningkatan jalan tersebut dikerjakan oleh PT Kharisma Cipta Tunggal dengan Direktur Bambang Wuragil, yang saat ini ditahan di Rutan Purwodadi karena tersangkut kasus yang pertama.

’’Kedua oknum pejabat tersebut kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek peningkatan jalan berkonstrusi beton bertulang di dua lokasi itu,’’ ungkap Kasi Pidsus Kejari Purwodadi, Ahmad Syahruddin SH didampingi Kasi Intel Lilik Setyawan SH, Jumat (5/3).
Rp 3,6 Miliar Selain kedua pejabat itu, Kejari juga telah menetapkan Direktur PT Kharisma Cipta Tunggal Semarang Bambang Wuragil, sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, Kejari hanya menahan bos PT Kharisma Cipta Tunggal tersebut dengan berbagai alasan.

Berdasarkan hasil uji mutu pada beton yang digunakan pada proyek peningkatan jalan Kandangan-Tuko di Laboratorium Bahan dan Konstruksi Jurusan Sipil Fakultas Teknk Undip, beton jalan yang dikerjakan kontraktor tersebut kualitasnya di bawah bestek. Untuk mutu beton terendah yaitu K55, sedangkan tertingi K230. Padahal, berdasarkan buku kontrak, mutu beton harus mencapai K300. Dari hasil itu, BPKP Jateng menemukan kerugian negara Rp 3,6 miliar.

Kasus perkara korupsi proyek peningkatan jalan di Grobogan yang diproses ke tingkat penyidikan dan sudah ada tersangkanya, ada tiga proyek. Selain proyek Jalan Gubug-Jeketro dan Kandangan-Tuko, juga proyek peningkatan Jalan Gajah Mada Paket I dikerjakan PT Suka Jaya Purwodadi senilai Rp 1,9 miliar, dengan tersangka Drs H Ahmad Syamsul Huda dan Ir Edy Karyoso selaku PPK.

Ditambahkan Ahmad Syahruddin, pihaknya dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas penuntutan ke pengadilan. Paling lambat akhir bulan ini berkas tersebut sampai di tangan PN (Pengadilan Negeri) Purwodadi, demi kelanjutan proses hukum para tersangka. (K11-56)

Bupati Grobogan Optimis Pelayanan Publik Membaik

2010-03-17T08:11:00.001-07:00

GROBOGAN- Mengusung tema Peningkatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono SH berjanji akan berusaha keras mengimplementasikannya. Hal itu disampaikannya dalam sambutannya saat memimpin upacara Hari Jadi Ke-284 Kabupaten Grobogan di halaman Setda Grobogan, Kamis (4/3).

Sebagai instropeksi pemkab dalam melayani masyarakat jika dianggap kurang di masa lalu, Bupati akan memimpin komando langsung terhadap bawahannya hingga ke tingkat desa.

’’Saya minta seluruh jajaran lintas sektor lebih meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat seoptimal mungkin. Kita mulai dari hal yang paling mendasar dibutuhkan masyarakat, seperti pembuatan KTP, KK, dan AKTA,’’ tegas Bupati usai ziarah di makam Ki Ageng Selo.

Dalam satu tahun terakhir, Kabupaten Grobogan telah mengukir lima prestasi tingkat nasional. Antara lain, penghargaan Adipura dari Presiden, pada Juni 2009, penghargaan peningkatan produksi beras lebih dari 5 persen, pelaksana terbaik pengembangan Kata Layak Anak (KTA), juara harapan nasional STQ tahfidz 30 juz, dan peringkat pertama Pespawari di Samarinda.

Selain itu, Kabupaten terluas kedua di Jateng ini meraih tiga penghargaan dari gubernur pada Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Kurang Greget

Meski demikian, perayaan Hari Jadi kali ini nampaknya kurang greget. Hal itu terlihat dari kurangnya sosialisasi kegiatan itu kepada masyarakat.
Bahkan, di beberapa kantor kecamatan tidak nampak spanduk ucapan selamat, seperti tahun-tahun sebelumnya.

’’Gregetnya memang kurang di bulan ini. Di samping efisiensi pendanaan, yaitu hanya sebesar 40 persen dari biaya perayaan tahun lalu, kita juga tidak ingin nampak mewah di tengah saudara kita yang beberapa waktu lalu tertimpa musibah banjir di beberapa tempat,’’ kata Ketua Panitia Hari Jadi Grobogan ke-284 Ir Edhie Sudaryanto MM.

Edhie mengatakan, pada April mendatang akan digelar Pekan Raya Grobogan di alun-alun. Kegiatan itu bisa dinikmati masyarakat, karena juga disajikanberbagai hiburan dan pameran. (K11-90)

15 Saksi Diperiksa Kejaksaan,Dugaan Penyimpangan di DPRD Grobogan

2010-03-17T08:03:00.001-07:00

GROBOGAN - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi, saat ini telah memeriksa 15 saksi terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006, 2007 dan 2008.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, selama tiga tahun anggaran itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,95 miliar.

’’Hingga Senin ini (kemarin-red), kami telah memeriksa sekitar 15 saksi. Ke depan paling tidak 10-15 saksi lagi yang akan kami periksa,’’ kata Kajari Purwodadi Marthen S Palopo didampingi Kasi Pidsus Ahmad Syahruddin SH, dan Kasi Intel Lilik Setyawan SH, Senin (8/3).

Dijelaskan, anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006 sebesar Rp 1,385 miliar, tahun 2007 Rp 1,602 miliar, dan tahun 2008 sebesar Rp 1,516 miliar.
Tersangka Kejaksaan juga akan memanggil sejumlah pimpinan dewan (Pimwan) dan sekretaris DPRD (Sekwan) yang menjabat periode tersebut, sebagai saksi terkait penyidikan kasus yang disebut Kajari akan muncul minimal dua nama tersangka itu.

Karena kasusnya sudah dalam tingkat penyidikan, tim kejaksaan tinggal mencari siapa yang bertanggungjawab mengenai anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Grobogan itu. ’’Kejaksaan menilai minimal ada dua calon tersangka dalam kasus tersebut,’’ kata Marthen S Palopo.

Mengenai nama para tersangka, Kajari belum bisa menyebutkannya. Sebab, masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik. Selain itu, proses pemeriksaan sejumlah saksi juga belum selesai. Kajari berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Grobogan.

’’Saya akan tetap objektif. Ketika kasus-kasus tersebut memang tidak terdapat bukti untuk dilanjutkan, kejaksaan akan menghentikan (SP3). Namun sebaliknya, bila kasus itu memang mengarah dan semakin terang ke tindak korupsi, akan kita percepat proses hukumnya. Intinya kita juga ingin cepat selesai,’’ ujar Marthen. (K11-90)

Kajari Grobogan Pastikan Perkara Tetap Berlanjut Kasus Korupsi Proyek Jalan Gajahmada II

2010-03-17T08:00:00.000-07:00

GROBOGAN- Penanganan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Grobogan dipastikan tidak akan berhenti sampai dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari kejaksaan. Tidak terkecuali penanganan kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.
’’Bila itu diproses di tingkat penyelidikan, seperti kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II (GM II), tentu saja terus berjalan dan tidak akan kami limpahkan ke penyidikan bila belum terpenuhinya beberapa unsur pidana,’’ kata Kajari Purwodadi Marthen Sempa Palopo didampingi Kasi Pidsus Ahmad Syahruddin SH, dan Kasi Intel Lilik Setyawan SH, Rabu (10/3).

Dia mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek Jalan Gajahmada, belum sampai tahap penyidikan, seperti kasus proyek jalan lainnya yang sudah ditangani tim penyidik Kejari Purwodadi. Namun, ditegaskan Kajari, kasus tersebut saat praekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng beberapa waktu lalu dinilai belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan.

’’Kalimat belum itu, bukan berarti stop sama sekali. Nah, bila di kemudian hari kami temukan bukti baru yang bisa memenuhi unsur pidana, baru kami lanjutkan.

Perlu diketahui, untuk sebuah kasus korupsi, bisa saja hasil audit BPKP menyebutkan adanya kerugian negara, namun unsur melawan hukumnya tidak ada. Khusus Jl Gajahmada II, kami belum menemukan itu, bukan tidak menemukan lho ya,’’ ujar Kasi Intel Lilik Setyawan SH.
Setor Sebelumnya, kasus proyek peningkatan Jalan Gajahmada paket II tersebut sempat menjadi sorotan masyarakat. Sebab, proyek yang dikerjakan PT Lembu Karya itu diduga ada penyimpangan bestek. Dugaan tersebut dikuatkan hasil uji mutu laboratorium Fakultas Teknik (FT) Jurusan Teknik dan Lingkungan UGM, yang menyebutkan kualitas/ mutu beton hanya setara K175. Padahal sesuai buku kontrak, seharusnya K300.

Sesuai keterangan kejaksaan, dalam mengerjakan pembuatan beton jalan, PT Lembu Karya memesan dari PT Kadi Internasional dan PT Consmix.
Kejaksaan memang menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis sehingga saat diaudit BPKP terdapat kerugian negara senilai Rp 377 juta. Namun pihak PT Lembu Karya, telah menyetor ke kas daerah sebesar Rp 400 juta.

Seperti diketahui, Kejari Purwodadi saat ini sedang menangani empat perkara dugaan korupsi proyek jalan. Dari empat kasus tersebut, proyek peningkatan jalan Gubug-Jeketro, Kandangan-Tuko (PT Kharisma Cipta Tunggal), dan Jalan Gajahmada Paket I (PT Sukma Jaya) telah memasuki tahap penyidikan dan telah ditetapkan nama tersangka.

Satu kasus lainnya yaitu proyek peningkatan jalan Gajahmada paket II (PT Lembu Karya) dengan waktu mulai penanganan yang hampir bersamaan dengan tiga proyek jalan di atas saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Sementara itu, Presidium MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman mengatakan, pengembalian kerugian negara bukan berarti menyelesaikan kasus hukum yang bersangkutan. Bahkan, pengembalian kerugian negara itu mengindikasikan memang telah terjadi penyimpangan sebelumnya. Anggota DPRD Grobogan dari PKS, Ahmad Suudi, mengatakan, proses hukum di kejaksaan secara tidak langsung harus dikawal masyarakat supaya tetap objektif.(K11-90)

Kepala SD Tunjungharjo Tegowanu Grobogan Diduga Ngemplang Dana BOS

2010-03-17T07:56:00.000-07:00

GROBOGAN- Diduga ngemplang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Maryoto, Kepala Sekolah (Kasek) SDN 1 Tunjungharjo, Kecamatan Tegowanu dilaporkan para guru SD tersebut ke UPTD Dinas Pendidikan (Disdik) kecamatan setempat.
Para guru meminta tim dari Disdik mengaudit dan memeriksa keuangan sekolah khususnya yang berkaitan dengan Dana BOS. Ketidakberesan pengelolaan dana BOS oleh Maryoto ini disampaikan salah satu anggota Dewan dari PKS Ahmad Su’udi dengan menunjukkan surat laporan yang ditandatangani enam guru SD Tunjungharjo 1 dan tertuju kepada Kepala UPTD Disdik Tegowanu.

Dikatakan Su’udi, selama tahun 2009, Maryoto dihitung masih membawa dana BOS sekitar Rp 25 juta - Rp 30 juta. Sedangkan sejak Januari hingga Maret ini, Kasek tersebut membuat selisih Rp 8,9 juta antara dana yang dimintanya dengan tagihan yang masuk ke sekolah.

’’Sebagai contoh, Oktober 2009 kasek mengambil di BRI Rp 20 juta, dan rekeningnya jelas berkurang sejumlah itu. Namun, yang diserahkan ke bendahara sekolah hanya Rp 15 juta. Menurut catatan para guru, minimal ada delapan poin yang uangnya tidak jelas jumlah serta keberadaannya,’’ kata Ahmad Su’udi, juga sekretaris Fraksi HAKS DPRD Kabupaten Grobogan, Sabtu (13/3).

Disebutkan pula, Agustus 2009, sekolah mendapat tagihan dari Wati, bendahara UPTD Kecamatan sebesar Rp 3,3 juta terkait belum dibayarnya tagihan Flexy, Try Out, dan Kartu Siswa bulan Mei 2009. Padahal, sesuai catatan bendahara sekolah, Maryoto telah meminta uang sejumlah itu pada Mei 2009.
’’Saya telah melakukan penelusuran, sejumlah beasiswa yang harusnya untuk murid tidak diberikan kepada yang berhak,’’ lanjut Su’udi.
Tim Monitoring Kepala UPTD Disdik Tegowanu, Imam Sujahri mengatakan, pihaknya mulai Jumat (12/3) bersama tim monitoring dari UPTD Disdik Tegowanu mulai memeriksa dan mengaudit keuangan sekolah yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS.

’’Sebenarnya, saya sudah lama mengagendakan memeriksa laporan para guru SD Tunjungharjo 1. Namun, karena padatnya jadwal saya baru sempat memulai Jumat kemarin, namun hasilnya belum bisa kami ketahui karena butuh waktu,’’ kata Imam Sujahri.

Kepala Sekolah SDN 1 Tunjungharjo, Maryoto membenarkan tim monitoring dari UPTD Disdik kecamatan telah turun dan mulai memonitoring, Senin (15/3). Hal itu dikarenakan beberapa SPJ memang belum selesai dibuat, sehingga akan terus dipantau antara SPJ yang akan ditunjukan dengan kenyataan di lapangan.
’’Terkait laporan para guru tersebut, bila memang tim monitoring menemukan kejanggalan dan harus dipertanggungjawabkan, kami atau siapapun siap mempertanggungjawabkan,’’ terang Maryoto. (K11-56)

Tanggungharjo Grobogan Kehilangan Istri, Triyanto Bunuh Diri

2010-03-17T07:53:00.000-07:00

GROBOGAN- Setelah tiga tahun tidak mengetahui kabar serta keberadaan istrinya, Triyanto Saputro (27) warga RT 03 RW 04 Dusun Paras, Desa Padang, Kecamatan Tanggungharjo nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Minggu (14/3) malam.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.00 dan diketahui kali pertama oleh adik korban, Aminudin (17) yang tinggal serumah dengan Triyanto.

Seperti keterangan saksi Aminudin kepada Camat Tanggungharjo, Teguh Harjokusumo, dirinya curiga karena kakaknya yang berada di dalam kamar tidak menyahut ketika dipanggil.

Padahal sepengetahuan saksi, korban setelah makan sore langsung masuk kamar untuk menunaikan shalat Maghrib. Namun, sejak itu korban tidak keluar kamar hingga membuat rasa penasaran saksi dan ibunya, Suciati (50) yang sedang menonton televisi di ruang tengah.

Karena dipanggil tidak ada jawaban, akhirnya Aminudin bersama ibunya mendobrak kamar korban. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui korban tergantung dengan seutas tali sepatu hansip yang diikatkan pada belandar atap rumah. Spontan kedua saksi berteriak dan meminta tolong warga sekitar untuk menurunkan jasad korban yang telah meninggal.

Kalut

’’Dari keterangan yang kami peroleh, korban atas nama Triyanto memang sedang kalut setelah sekian lama tidak mengetahui kabar istrinya yang telah tiga tahun berada di luar negeri sebagai TKI,’’ kata Camat Tanggungharjo, Teguh Harjokusumo, kemarin.

Ditambahkan, korban telah kehabisan akal untuk menghubungi istrinya. Nomor telepon yang dulu biasa dihubungi untuk berkomunikasi tidak pernah aktif.

Namun, belum diketahui apakah korban pernah berusaha menghubungi PJTKI yang memberangkatkan istrinya untuk mengetahui nasib serta keberadaan istrinya itu.

Setelah diperiksa bersama petugas medis dari Puskesmas setempat, dan tidak terdapat tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. (K11-16)

Petugas Radiologi RSUD Grobogan Protes Pembagian Insentif

2010-03-17T07:50:00.000-07:00

GROBOGAN- Petugas paramedis di bagian instalasi radiologi RSUD R Soedjati Purwodadi memprotes pembagian prosentase dana insentif jasa pelayanan. Menurut mereka, kesenjangan prosentase penerimaan antara petugas paramedis dengan dokter spesialis dianggap kurang pas. menurut salah satu petugas paramedis yang enggan disebutkan namanya, perbandingan prosentase antara yang didapat dokter spesialis dengan paramedis diharapkan dapat ditinjau ulang.

Akibat protes tersebut, pelayanan di instalasi radiologi sempat terhenti sekitar dua jam, Senin (15/3). Hal itu membuat pasien yang telah menunggu untuk di rontgen sejak pukul 07.00 baru terlayani sekitar pukul 09.30. ’’ya menunggu hampir satu jam di sini sejak pukul 08.30 namun belum dilayani karena tidak ada petugasnya. Daripada tidak jelas begini lebih baik saya periksa di Yakkum atau Permata Bunda saja,’’ ujar Siswoyo (47) warga Wirosari, Senin (15/3).

Terpisah, Direktur RSUD R Soedjati Purwodadi, dr Iman Santosa, MKes didampingi Kasi Pelayanan Medis Sakir mengatakan, pihaknya telah memanggil perwakilan karyawan bagian radiologi untuk dimintai keterangan terkait protes tersebut. Wacana penuntutan para karyawan itu telah terjadi sejak Jumat (12/3), namun berhubung direktur rumah sakit tidak berada di tempat, maka mereka menunda hingga Senin kemarin.

Kurang Komunikasi

’’Tadi telah kami bicarakan bersama perwakilan dari mereka, dan telah terjadi semacam kesepakatan. Namun tadi saya meminta pelayanan jangan sampai terhenti, mengingat sumpah jabatan sebagai petugas medis,’’ ujar dr Iman Santosa M.Kes.

Dijelaskan, persoalan ini menurutnya hanya salah persepsi. Mengingat para karyawan sebelumnya tidak mengeluh atas pembagian prosentase jasa layanan yang telah disepakati selama ini sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang tarif layanan di Badan Pelayanan Rumah Sakit Daerah (BPRSD). Pihaknya menganggap akar permasalahan ini hanya kurangnya komunikasi antara dokter spesialis radiologi dengan petugas medis dibawahnya.

’’Sesuai Perda, dari 100 persen pendapatan atas jasa pelayanan, sebesar 60 persen merupakan hak dokter, sedangkan 40 persennya dibagi untuk insentif paramedis, nonparamedis, dan pemerataan.

Nah, seiring peningkatan biaya jasa pelayanan akhir-akhir ini, mereka menganggap pembagian itu kurang proporsional dan terdapat kesenjangan antara pendapatan dokter dengan paramedis lainnya. Namun ini khusus di bagian instalasi radiologi lho, sementara bagian lain baik-baik saja,’’ ujarnya.

Dalam pertemuan dengan perwakilan paramedis instalasi radiologi, pihak pimpinan memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat perubahan pembagian prosentase yang kemudian akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) retribusi pelayanan kesehatan RSUD.

Pihak direksi rumah sakit sebenarnya telah diminta Pemkab untuk mengajukan perubahan aturan mengenai retribusi yang akan dibahas bersama DPRD. Nantinya, pembagian prosentase jasa layanan yang diusulkan instalasi radiologi akan dikoreksi direktur sebelum diajukan. (K11-16)

DPRD Grobogan Usulkan Pembentukan Pansus,Soal Tenaga Honorer ”Siluman”

2010-03-17T07:48:00.000-07:00

GROBOGAN- Beberapa anggota DPRD Kabupaten Grobogan akan mengusulkan penggunakan hak angket dan pembentukan pansus ke pimpinan terkait belum jelasnya nasib tenaga honorer/ kontrak di lingkungan pemkab setempat.
Bahkan, mereka menilai perekrutan tenaga kontrak beberapa tahun terakhir ini tidak masuk akal. Pasalnya, selain menyalahi PP 48 tahun 2005, diindikasikan dari ratusan tenaga kontrak tersebut direkrut dengan membayar sejumlah uang yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

”Jelas tertera dalam PP 48 tahun 2005, pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Bila dilakukan perekrutan, berarti sistem kerja dan honornya perkegiatan bukan dibayar perbulan. Namun, di Grobogan tidak seperti itu. Masih banyak tenaga honorer ‘siluman’ yang direkrut setelah peraturan itu disahkan. Jelas ini menggantung nasib orang banyak,” kata HM Misbach MSi, anggota Fraksi PPP didampingi Ketua Komisi A Lilik Pujianto, Kamis (11/3).

Dia mengungkapkan, telah terkumpul lima belas tanda tangan anggota dewan dari tujuh fraksi dalam waktu tiga jam, pada Rabu (10/3) lalu. Jumlahnya dipastikan akan bertambah, mengingat wakil rakyat lainnya tidak berada di kantor karena sedang kunjungan kerja ke daerah.

Misbach mengatakan, jumlah tanda tangan itu sudah melebihi batas minimal sesuai tata tertib (tatib) DPRD yang menyebutkan, untuk menggunakan hak angket paling tidak harus ada persetujuan dari tujuh anggota dewan dari minimal dua fraksi.
Diajukan Menurutnya, Senin (15/3) mendatang, usulan tersebut akan diajukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, dibahas dalam rapat paripurna di DPRD untuk diputuskan apakah akan dibentuk pansus menangani tenaga honorer ini.

”Yang lebih parah, saya mendapat laporan, seseorang yang ingin menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemkab harus setor uang hingga mencapai puluhan juta rupiah pada oknum yang membawanya,” ungkapnya.

Oknum tersebut, kata dia, menjanjikan kepada calon tenaga honorer itu, akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kemudian hari. Apakah hak angket ini bernuansa politis menjelang Pilkada? Misbach membantahnya. Dirinya bersama anggota DPRD lain yang mengusulkan hak angket itu murni ingin memperjuangkan kejelasan nasib ratusan tenaga honorer di Grobogan serta membuat jera oknum yang merekrut dengan meminta timbal balik uang puluhan juta.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan Drs Bambang Rusminto MM mengatakan, sesuai data pada Desember 2009, jumlah tenaga honorer yang menerima honor dari APBD sebanyak 1.166 orang. Sebanyak 118 orang merupakan sisa data base A yang belum diangkat dan digaji dengan dana APBD/ APBN, dan sisanya masuk data base B yang digaji sesuai kemampuan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia mengatakan, mengenai hak angket itu merupakan kewenangan DPRD. Dirinya akan memberikan keterangan jika memang ada permintaan. (K11-90)

Welcome in My Blog Kluwan Grobogan

2010-03-17T06:57:00.000-07:00

All About news in Grobogan - Semarang - Jawa Tengah - Indonesia.

admin.